Yulian Gunhar Ungkap Beberapa Keputusan Penting Kongres ke-6 PDIP di Bali

Jakarta, MI - Politisi PDI Perjuangan Yulian Gunhar, mengungkap beberapa hasil keputusan penting Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, yang ditutup pada Sabtu (2/8/2025).

Salah satunya adalah pengukuhan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030. Menurut Gunhar, pengukuhan tersebut merupakan keputusan bulat seluruh peserta Kongres.

“Bahwa keputusan tersebut mencerminkan keyakinan dan kepercayaan penuh kader terhadap kepemimpinan Ibu Megawati yang selama ini telah terbukti memandu partai secara konsisten dalam garis ideologis dan perjuangan kerakyatan,” katanya, Sabtu (2/8/2025).

Selain itu, kongres menurutnya telah memberi penekanan kuat pada pentingnya soliditas internal partai. Sesuai arahan Ketua Umum Megawati dalam pidatonya di arena kongres, menurut Gunhar, seluruh kader harus tetap berderap dalam satu rampak barisan, demi kepentingan rakyat.

“Apalagi kongres juga telah memandatkan setiap kader untuk disiplin dan bekerja sepenuh hati demi kepentingan rakyat,” katanya.

Dalam konteks pemerintahan ke depan, kongres, secara resmi menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, lanjut Gunhar, dukungan tersebut bukan tanpa syarat. 

“Sebagaimana disampaikan Ibu Mega, bahwa PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat, namun akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum,” tegasnya.

Tambah anggota Komisi XII DPR RI ini, bahwa PDIP tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan.  Sebaliknya, PDIP akan berperan sebagai penyeimbang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Seperti yang ditegaskan Ibu Mega, bahwa kami adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, bukan berpihak pada pragmatisme. Kami selalu berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat,” tegasnya.