Kemenko Polkam Tegaskan Pentingnya Integrasi Tata Ruang Pertahanan untuk Jaga Kedaulatan Negara

Jakarta, MI - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya integrasi tata ruang pertahanan dalam perencanaan tata ruang nasional dan daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan di Surabaya, Rabu (12/11/2025).

“Ekonomi nasional adalah fondasi kemandirian bangsa, sedangkan pertahanan negara adalah perisai yang menjaga keberlanjutan pembangunan. Tanpa pertahanan yang kuat, ekonomi tidak memiliki ruang aman untuk tumbuh,” ujar Purwito.

Ia menegaskan, tata ruang bukan sekadar urusan teknis pembangunan, melainkan juga instrumen strategis untuk mempertahankan kedaulatan nasional.

“Setiap kebijakan tata ruang memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Karena itu, integrasi tata ruang pertahanan menjadi keharusan,” tegasnya.

Rakornas yang digelar secara hybrid ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Forum ini menjadi wadah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun tata ruang nasional yang berorientasi pada kepentingan pertahanan negara.

Sejumlah isu aktual turut dibahas, seperti masih terbatasnya sosialisasi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan perlunya pelibatan unsur pertahanan dalam penyusunan tata ruang di tingkat daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertahanan dan ekonomi sebagai dua pilar strategis bangsa.

“Tanpa pertahanan yang kuat, ekonomi tidak punya ruang aman untuk tumbuh. Sebaliknya, tanpa ekonomi yang tangguh, pertahanan tidak memiliki sumber daya untuk berdiri kokoh,” kata Eddy.

Ia menambahkan, tata ruang memiliki nilai strategis ganda — sebagai penggerak pembangunan ekonomi sekaligus penguat sistem pertahanan nasional.

“Setiap ruang Indonesia harus memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai strategis pertahanan,” pungkasnya.

Dari jajaran kementerian dan lembaga, hadir pula sejumlah narasumber yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan ruang nasional yang adaptif terhadap dinamika keamanan global.

Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kartika Listriana, menegaskan bahwa laut merupakan ruang strategis pertahanan sekaligus sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Sementara Laksamana Pertama TNI Anis Rusdiono, Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, menjelaskan bahwa setiap kegiatan di sekitar kawasan pertahanan harus mendukung fungsi keamanan negara, sesuai dengan RWP dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

Dari Kementerian ATR/BPN, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, mengungkapkan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah mengakomodasi aspek pertahanan dan keamanan melalui kebijakan one spatial planning policy.

Sementara pengamat perkotaan Dr. Yayat Supriatna menutup sesi diskusi dengan menekankan pentingnya tata ruang sebagai elemen daya tangkal bangsa.

“Setiap ruang pembangunan juga merupakan ruang pertahanan,” ujarnya.

Rakornas ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur pertahanan dalam membangun tata ruang nasional yang terintegrasi, adaptif, dan berdaya tangkal tinggi, guna memperkuat kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).