Proyek Pakan Satwa Ragunan Naik Rp 11 Miliar Setahun, Siapa Bermain?

Jakarta, MI - Perampokan uang negara yang sudah sedemikian brutal tidak hanya terjadi dalam APBN tetapi juga APBD DKI Jakarta. Kebocoran APBD DKI Jakarta terus terjadi dalam jumlah tidak normal. Pelakunya sudah jelas yakni oknum pejabat dan pengusaha. 

Hal itu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies Prof Anthony Budiawan kepada Monitorindonesia.com pada Senin (15/1).

"Tak hanya APBN, APBD di daerah juga bocor. Jumlah yang dikorupsi sangat tidak normal, mencetak rekor Indonesia, atau mungkin dunia," ujar Prof Anthony.

Sebagai contoh, penelusuran Monitorindonesia.com dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan tahun anggaran 2023.

Untuk pengadaan Pakan Satwa saja mencapai Rp 30,6 miliar. Angka itu naik lebih dari 50 persen dibanding tahun anggaran 2022 yang hanya Rp 19,6 miliar.

Ada kenaikan Rp 11 miliar dalam setahun anggaran. Padahal, perusahaan penyedia pakan hanya itu-itu saja dari tahun ke tahun.

Perusahaan pengadaan pakan satwa di Ragunan selama 5 tahun terakhir adalah CV. Rosadia Petaho, PT Missindo Utama dan PT Graha Cipta Pratama.  

Pada 2022, anggaran pakan satwa diadakan melalui proses lelang yang memungkinkan adanya efisiensi anggaran karena proses tender.

Namun pada 2023, pengadaan pakan satwa dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau e-purcahsing. 

Artinya pada 2023, tak ada lagi proses lelang. Pengelola Ragunan tinggal menunjuk perusahaan yang telah terdaftar di LKPP.

Alhasil, harga pengadaan melonjak naik lebih dari 50 persen. Perusahaan pememang sama yakni yang disebutkan diatas.

Naiknya anggaran pakan satwa ini dalam setahun lebih dari 50 persen menjadi pertanyaan sejumlah pihak.

Aktivis antikorupsi dari Indonesian Corruption Observer Order Gultom menyatakan, kuat dugaan pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan Dinas Pertmanaan dan Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta "bermain" atas penggelembungan anggaran tersebut.

"Dasar penyusunan harga satuan (HPS) adalah berasal dari tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin anggaran bisa naik lebih 50 persen dari 2022 ke 2023? Kalaupun ada inflasi paling naik 10 persen. Kalau ada penambahan satwa, ya itu-itu saja. Saya menduga ini ada persekongkolan tingkat tinggi dalam merampok uang rakyat," ujar Order kepada Monitorindonesia.com, Senin siang. 

Menurut Order, duagaan korupsi pengadaan pakan satwa di Ragunan hanya sebagian kecil dari ratusan miliar anggaran yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta setipa tahun ke unit tersebut.

"Kami juga sedang meneliti dan memantau anggaran-anggaran yang lain di unit itu. Itu (anggaran pakan satwa) itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak pengadaan di sana. Perusahaan pengadaan pakann-nya itu-itu saha dari dulu sampai sekarang. Lihat saja tahun 2024 ini, pasti itu-itu saja perusahaan pengadaannya," ungkap Order lagi.

Inspektorat "Macan Ompong"

Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, demikian Order Gultom, menyatakan sudah tidak bisa diandalkan lagi dalam memerangi korupsi di tubuh Pemprov DKI. Kata dia, Inspektorat DKI kini hanya menjadi "macan ompong" yang tak bisa berbuat apa-apa dalam menyelamatkan kerugian negara.

"Bagaimana anggaran naik lebih 50 persen bisa lolos? Saya menduga ada persekongkolan jahat antara pejabat terkait, pengusaha, dan lainnnya," katanya.

Dari penelusuran Monitorindonesia.com di Taman Margasatwa Ragunan pada Sabtu (13/1/2024) akhir pekan lalu, banyak pakan satwa banyak terbuang begitu saja. Misalnya kandang Elang Bondol makanannya berserak di lantai dan dikerubuti lalat.

"Kasihan binatangnya ya, makanannya terbuang begitu saja," ujar Uci (27), pengunjung Ragunan yang ditemui Monitorindonesia.com, Sabtu lalu.

Menanggapi dugaan korupsi besar-besaran di Ragunan, Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemprov DKI Jakarta, Rudy menyatakan, belum mengatahui penggelembungan anggaran di Ragunan tersebut. "Silahkan tanya langsung saja ke pengeloa Ragunan," singkat Rudy ketika dihubungi Monitorindonesia.com, Senin siang.

Sementara Kepala UPT Ragunan dr.Endah ketika dihubungi terpisah belum memberi penjelasan hingga berita ini diturunkan. (Tim)