Dugaan Korupsi Pakan Satwa di Ragunan, KPK Didesak Turun Tangan!

Jakarta, MI - Direktur Investigasi Indonesian Ekatalog Watch (INDECH), Hikmat Siregar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera menyelidiki kasus dugaan korupsi di Taman Margasatwa Ragunan.

Nilai kerugian negara dalam proyek pengadaan pakan satwa diperkirakan mencapai puluhan miliar setiap tahun. Belum lagi, lanjut Hikmat, proyek-proyek fisik setiap tahun di lokasi itu bisa mencapai ratusan miliar tiap tahun.

"KPK harus segera turun tangan mengusut kasus dugaan korupsi di Ragunan. Kami perkirakan kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar setiap tahun di Ragunan," katanya kepada Monitorindonesia.com, Rabu (7/8/2024).

Dia membeberkan dugaan korupsi di Ragunan dengan cara mark up pakan satwa. Misalnya, pada tahun 2022 alokasi anggaran untuk pakan satwa hanya mencapai Rp 22 miliar. Sementara pada tahun 2023 mencapai Rp 31 miliar.

"Emangnya berapa satwa yang tambah hingga ada tambahan untuk pakan ternak naik lebih Rp 9 miliar di 2023. Diduga kuat ada persekongkolan pejabat Ragunan dengan rekanan untuk menaikkan alokasi anggaran itu," lanjutnya.

Dengan metode e-purchasing atau e-katalog, demikian Hikmat mengungkap, pejabat di Ragunan leluasa melakukan mark up anggaran.

"Mereka pikir publik tak akan tahu apa isi e-katalog yang mereka buat. Saya kira KPK Juga bisa melihat hasil e-katalog yang ditunjuk pejabat pembuat komitmen," katanya.

Sementara itu, pihak KPK sempat menyatakan bahwa akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat soal dugaan rasuah. "Pada prinsipnya bila dokumen yang diajukan sebagai lampiran laporan lengkap, akan diproses dan ditindaklanjuti. Bila tidak, akan dimintakan untuk dilengkapi terlebih dahulu oleh pelapor," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada Monitorindonesia.com dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan tahun anggaran 2023.

Untuk pengadaan Pakan Satwa saja mencapai Rp 30,6 miliar. Angka itu naik lebih dari 50 persen dibanding tahun anggaran 2022 yang hanya Rp 19,6 miliar. Ada kenaikan Rp 11 miliar dalam setahun anggaran. Padahal, perusahaan penyedia pakan hanya itu-itu saja dari tahun ke tahun.

Perusahaan pengadaan pakan satwa di Ragunan selama 5 tahun terakhir adalah CV. Rosadia Petaho, PT Missindo Utama dan PT Graha Cipta Pratama.  

Pada 2022, anggaran pakan satwa diadakan melalui proses lelang yang memungkinkan adanya efisiensi anggaran karena proses tender. Namun pada 2023, pengadaan pakan satwa dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau e-purcahsing. 

Artinya pada 2023, tak ada lagi proses lelang. Pengelola Ragunan tinggal menunjuk perusahaan yang telah terdaftar di LKPP. Alhasil, harga pengadaan melonjak naik lebih dari 50 persen. Perusahaan pemenang sama yakni yang disebutkan di atas.

Naiknya anggaran pakan satwa ini dalam setahun lebih dari 50 persen menjadi pertanyaan sejumlah pihak.

Siapa bermain?
Aktivis antikorupsi dari Indonesian Corruption Observer Order Gultom menyatakan, kuat dugaan pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan Dinas Pertmanaan dan Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta "bermain" atas penggelembungan anggaran tersebut.

"Dasar penyusunan harga satuan (HPS) adalah berasal dari tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin anggaran bisa naik lebih 50 persen dari 2022 ke 2023? Kalaupun ada inflasi paling naik 10 persen. Kalau ada penambahan satwa, ya itu-itu saja. Saya menduga ini ada persekongkolan tingkat tinggi dalam merampok uang rakyat," ujar Order kepada Monitorindonesia.com. 

Menurut Order, dugaan korupsi pengadaan pakan satwa di Ragunan hanya sebagian kecil dari ratusan miliar anggaran yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta setiap tahun ke unit tersebut.

"Kami juga sedang meneliti dan memantau anggaran-anggaran yang lain di unit itu. Itu (anggaran pakan satwa) itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak pengadaan di sana. Perusahaan pengadaan pakannya itu-itu saja dari dulu sampai sekarang. Lihat saja tahun 2024 ini, pasti itu-itu saja perusahaan pengadaannya," ungkap Order lagi.

Inspektorat "macan ompong"
Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, demikian Order Gultom, menyatakan sudah tidak bisa diandalkan lagi dalam memerangi korupsi di tubuh Pemprov DKI. Kata dia, Inspektorat DKI kini hanya menjadi "macan ompong" yang tak bisa berbuat apa-apa dalam menyelamatkan kerugian negara.

"Bagaimana anggaran naik lebih 50 persen bisa lolos? Saya menduga ada persekongkolan jahat antara pejabat terkait, pengusaha, dan lainnnya," katanya.

Dari penelusuran Monitorindonesia.com di Taman Margasatwa Ragunan pada Sabtu (13/1/2024) akhir pekan lalu, banyak pakan satwa banyak terbuang begitu saja. Misalnya kandang Elang Bondol makanannya berserak di lantai dan dikerubuti lalat.

"Kasihan binatangnya ya, makanannya terbuang begitu saja," ujar Uci (27), pengunjung Ragunan yang ditemui Monitorindonesia.com.

Menanggapi dugaan korupsi besar-besaran di Ragunan, Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemprov DKI Jakarta, Rudy menyatakan, belum mengetahui penggelembungan anggaran di Ragunan tersebut. "Silakan tanya langsung saja ke pengelola Ragunan," singkat Rudy ketika dihubungi Monitorindonesia.com.

Monitorindonesia.com, Rabu (7/8/2024) siang telah mengonfirmasi hal ini Kepala UPT Ragunan drh. Endah Rumiyati, namun belum memberikan respons. Sikap bungkam alias tutup mulut Endah sama persis saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com pada Januari 2024 lalu.