41 Persen Kasus Aktif Covid di Jakarta Berasal dari Klaster Keluarga

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 11 Februari 2021 04:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Setelah pemberlakuan perpanjangan PSBB hingga 22 Februari 2021, seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang berlangsung di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/2/2021). Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat harus meningkatkan kesadaran karena kasus aktif masih terus terjadi. Menurutnya, diskusi bersama Forkopimda DKI Jakarta bisa menemukan solusi dan harapannya penerapan PPKM Mikro dapat berjalan sesuai dengan rencana. "Melihat ukuran-ukuran yang kita gunakan di dalam pengendalian pandemi ini, kita menyadari bahwa penularannya antarorang dan saat ini kasus aktifnya masih banyak. Kita butuh untuk bisa sama-sama mengendalikan terutama kasus aktif. Karena itulah, PPKM Mikro ini diharapkan nantinya bisa menjadi jawaban atas ikhtiar kita semua," kata Anies. Anies menjelaskan, ada empat hal yang harus dijalankan dalam penerapan PPKM mikro tersebut. Pertama adalah dengan membangun kesadaran di tingkat lokal, seperti di RT/RW tentang pentingnya di dalam keluarga untuk menjaga protokol kesehatan. Hal ini lantaran potensi penularan terjadi dalam keluarga bahkan di lingkungan sekitar. Hal kedua adalah proses penanganan, apabila ada warga yang memiliki gejala  memerlukan proses pemeriksaan, peran gugus tugas, khususnya melalui program Kampung Tangguh, diharapkan mampu memfasilitasi pelayanan dengan cepat. "Apabila mereka dalam proses menunggu, maka diperlukan maksimal 1 x 24 Jam untuk mendapatkan hasil akibat potensi penularan, maka kita harus fasilitasi supaya tidak ada penularan lebih lanjut," jelas Anies. Hal ketiga adalah setiap ada penemuan kasus positif baru, maka setiap gugus tugas Covis-19 harus memberikan arahan agar yang bersangkutan bisa diisolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai rujukan. Ketiga hal tersebut wajib dilakukan, karena di Jakarta, klaster keluarga memiliki porsi sekitar 41% untuk kasus aktif yang terjadi. Hal keempat adalah Anies juga menjelaskan penanganan medis sebagai pertahanan terakhir selain tiga hal di atas untuk menanggulangi Covis-19. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berharap beberapa Rumah Sakit di kawasan yang berada di tempat kasus aktif yang tinggi, segera dikonversi menjadi tempat perawatan/RS rujukan. "Dengan begitu, maka kita akan punya cukup tempat untuk menangani bila ditemukan kasus Covi-19 yang perlu penanganan khusus, yang ada komorbid. Perlu kami sampaikan di sini, di DKI Jakarta, tingkat kematian itu 1,6%. Salah satu sebab mengapa tingkat kematian itu bisa rendah adalah perawatan yang baik," tandas Anies.[MI/odr]

Topik:

41 Persen Kasus Aktif Covid di Jakarta Berasal dari Klaster Keluarga

Berita Sebelumnya

Libur Imlek, Gubernur DKI Minta Warga tetap Dirumah

Berita Selanjutnya

Polda Metro Siapkan Pos Tes Swab Antigen Gratis di Libur Imlek