PSI Minta Gubernur Anies Tidak Sembunyikan Data Anggaran Pengadaan Tanah

Aldiano Rifki

Diperbarui 19 Maret 2021 21:05 WIB

PSI Minta Gubernur Anies Tidak Sembunyikan Data Anggaran Pengadaan Tanah

Monitorindonesia.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/3/2021) memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Badan Pembina BUMD untuk menanyakan kasus pengadaan pengadaan tanah program DP 0 Rupiah. Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan Sarana Jaya telah membeli lahan seluas 70 hektar, namun tidak memberikan rincian mengenai keberadaan dan rencana peruntukan lahan tersebut. Atas kondisi itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak menutup-nutupi bahkan menyembunyikan data anggaran pengadaan tanah. “Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari, dan muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan rupiah secara tiba-tiba. Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” kata Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (19/3/2021). Eneng melihat kasus pengadaan tanah di Sarana Jaya diperkirakan melibatkan mafia tanah. Salah satu hal yang terungkap di media adalah pihak Sarana Jaya melakukan pembayaran Rp 217 miliar ke rekening perantara pengadaan tanah, bukan ke rekening pemilik lahan. Sebelum ramai kasus pengadaan tanah di Sarana Jaya, PSI pada Februari 2021 juga pernah mempertanyakan lokasi pengadaan tanah makam Covid-19 di Dinas Pertamanan dengan nilai sekitar Rp 185 miliar, namun hingga kini belum ada kejelasan. “Kasus mafia tanah seperti di Sarana Jaya bisa dihindari apabila ada sistem pengadaan tanah yang transparan. Oleh karena itu, jual-beli tanah oleh Pemprov DKI harus dilakukan terbuka agar tidak ada celah main mata. Pemprov DKI juga harus membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli, berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya,” ucap Eneng. PSI menegaskan terus mendukung penuh langkah penegakan hukum dan mengajak publik mengawal kasus ini. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan mampu membongkar tuntas praktek mafia tanah yang selama bertahun-tahun telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. “PSI berharap kejadian ini menjadi momen untuk membenahi proses penganggaran. PSI meminta agar Gubernur Anies tidak menutup-nutupi data anggaran pengadaan tanah. PSI juga mendorong agar Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran,” kata Eneng.[man]

Topik:

PSI Eneng Malianasari Anies Jangan Sembunyikan Data Anggaran Pengadaan Tanah

PSI Minta Gubernur Anies Tidak Sembunyikan Data Anggaran Pengadaan Tanah

Berita Sebelumnya

Korupsi Sarana Jaya, MAKI Serahkan Bukti Lahan di Munjul ke KPK

Berita Selanjutnya

30 Kamera ETLE Diluncurkan, Kapolda Irjen Fadil Imran: Polisi Jangan Cari-Cari Kesalahan

Berita Terkait

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

Jaksa Agung ST Burhanuddin Diminta Tak Ragu Jebloskan Komisaris ID Food Silfester Matutina ke Penjara

FOLU Net Sink 2030: Strategi Penyelamatan Hutan atau Partai?

Presiden Prabowo: Sedikit Emosional Kalau Mendengar Kata-kata PSI

Ketua Dewan Pembina PSI Sebut Jokowi Jadi Bagian Dari Partainya

Kaesang Resmi Terpilih Jadi Ketum PSI Periode 2025-2030

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K