Korupsi Sarana Jaya, MAKI Serahkan Bukti Lahan di Munjul ke KPK

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 19 Maret 2021 15:45 WIB
Monitorindonesia.com - Hari ini Jumat 19 Maret 2021, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan surat beserta lampiran data lahan yang dibebaskan BUMD DKI PD Pembangunan Sarana Jaya  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah direksi Sarana Jaya sebagai tersangka atas pembebasan lahan rumah DP 0 rupiah yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. "Kami sudah berikan copy sertifikat Hak Guna Bangunan Lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, kecamatan Cipayung Jakarta Timur yang saat ini KPK sedang melakukan Penyidikan dugaan korupsi pembelian lahan tersebut oleh BUMD DKI Jakarta Perusahaan Daerah Sarana Jaya," ujar koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (19/03/2021). Boyamin menjelaskan, lahan yang dibebaskan Sarana Jaya terdiri dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97,98, dan 99 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Timur pada tanggal 31 Juli 2001 dengan masa berlaku hingga 31 Juli 2021 atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus dengan luas keseluruhan sekitar 4 hektar. Berdasar data tersebut terdapat hal-hal yang memperkuat telah terjadinya dugaan korupsi pembayaran pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya kepada sebuah perusahaan yang mengaku memiliki lahan tersebut. "Bahwa lahan tersebut dimiliki oleh sebuah Yayasan sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta. Lahan Yayasan hanya boleh dialihkan kepada Yaysan lain untuk digunakan tujuan fungsi sosial," ujar Boyamin. Hal itu berdasar ketentuan Pasal 37 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan. Semestinya sejak awal PD Sarana Jaya mengetahui tidak bisa membeli lahan tersebut karena lahan dimiliki oleh sebuah Yayasan yang kemudian dijual kepada perusahaan swasta yang mana dilarang oleh UU Yayasan. "Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar Rp 200 Miliar adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear and clean serta berpotensi kerugian total lost ( uang hilang semua tanpa mendapat lahan)," katanya. Boyamin mengungkap bahwa lahan tersebut HGB- nya akan habis tahun 2021 dan selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun sesuai ijin HGB sehingga berpotensi tidak akan diperpanjang HGBnya. Sehingga semestinya PD Sarana Jaya menunggu perpanjangan HGB untuk melakukan pembayaran sehingga dengan pembayaran sebelum HGB diperpanjang adalah bentuk pembayaran yang sia-sia dan berpotensi tidak akan memperoleh lahan tersebut. Sebelum terbit HGB tahun 2001, sambung Boyamin, lahan tersebut adalah berstatus Hak Pakai yang dimaknai lahan milik pemerintah sehingga ketika lahan tersebut terlantar karena tidak didirikan bangunan maka berpotensi HGB dicabut atau setidaknya perpanjangannya akan ditolak sehingga pembayaran oleh PD Sarana Jaya adalah sesuatu hal ceroboh dan uang terbuang percuma. "Dengan rencana penjualan lahan oleh pemegang HGB kepada perusahaan swasta yang kemudian dijual kepada PD Sarana Jaya patut diduga telah melanggar UU Yayasan sehingga HGB tersebut dapat dicabut oleh pemerintah karena tidak sesuai peruntukannya sehingga pembayaran PD Sarana Jaya kepada sebuah perusahaan swasta patut diduga turut serta korupsi yang merugikan negara," jelasnya. Untuk itu, MAKI meminta KPK segera diumumkan tersangka kasus Sarana Jaya dan dilakukan penahanan terhadap para Tersangka dugaan korupsi pembayaran PD Sarana Jaya untuk rencana memperoleh lahan di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung Jakarta Timur.[odr]

Topik:

KPK MAKI Korupsi Sarana Jaya

Berita Sebelumnya

Artis Cantik Terjerat Prostitusi Online Di Hotel Miliknya

Berita Selanjutnya

PSI Minta Gubernur Anies Tidak Sembunyikan Data Anggaran Pengadaan Tanah

Berita Terkait

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

4 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

5 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

10 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

11 jam yang lalu