Nekat Beroperasi Saat PPKM Darurat, Tempat Spa Digerebek Polda 

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 5 Juli 2021 16:15 WIB
Monitorindonesia.com - Tim Satgas PPKM Darurat Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek dua tempat-tempat spa yang masih membandel membuka usahanya. Tempat spa tersebut berada di daerah Bekasi dan Jakarta Selatan dan Jakarta Utara kedapatan beroperasi saat PPKM Darurat. "Tim Satgas Gakkum PPKM Darurat Ditreskrimum Polda Metro jaya telah melakukan tindakan penegakan hukum ke dua lokasi karaoke dan massage yang melakukan tindak pidana terkait pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah hukum Polda Metro," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangan kepada wartawan, Senin (5/7/2021). Tempat spa itu digerebek polisi pada Minggu (4/7). Sejumlah orang di lokasi dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan selanjutnya ditahan. Di lokasi pertama, polisi menggerebek K-One (Kawan) Spa Men's Health & Executive Spa di daerah Bekasi, Jawa Barat. Karyawan dan tamu di lokasi telah dibawa ke Polda Metro Jaya. "Dibawa ke Mapolda 6 orang yang terdiri dari 2 tamu, 2 terapis, 1 kasir dan 1 orang penanggung jawab," ungkap Yusri. Lokasi kedua polisi menggerebek Mars Spa Pondok Indah di Jakarta Selatan. Total 9 orang diamankan polisi. "Dibawa ke Mapolda 9 orang yang terdiri dari 5 tamu, 2 terapis, 1 kasir dan 1 orang penanggung jawab," sebutnya. Yusri belum memerinci perihal pemberian sanksi kepada dua lokasi tersebut. Dia mengatakan polisi akan melakukan ekspose pengungkapan kasus tersebut siang nanti. "Siang ini pukul 13.00 WIB kita ekspose di Ditreskrimum Polda Metro," katanya. PPKM darurat mulai diberlakukan sejak Sabtu (3/7). Polisi mengancam akan mempidanakan sektor non-esensial yang melanggar aturan PPKM darurat. "Tadi sudah disampaikan ada dua jenis penindakan, yang pertama adalah yustisi kedua adalah penyidikan, penyidikan masuk tindak pidana," ujar Kasatgas Gakkum PPKM Darurat Kombes Tubagus Ade Hidayat di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7). Tubagus menjelaskan nantinya sanksi yang diberikan akan mengacu pada Undang-Undang tentang Penanggulangan Wabah. Nantinya, semua kegiatan yang dianggap menghalangi upaya penanggulangan akan ditindak. "Satu tahun penjara. Ancaman pidananya itu satu tahun. Denda nggak ada," kata Tubagus. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Kapolda Metro: Kalau Anda Tetap Memilih Keluar, Kami Terpaksa Akan Menindak Tegas

Berita Selanjutnya

Kasus Covid DKI Kembali Rekor, 10.903 Positif Hari Ini

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Buka Suara soal Isu Dana APBN untuk Bangun Pondok Pesantren

6 menit yang lalu

Nasional
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: Istimewa)

Istana Sebut Kepala Daerah Telah Diberi Penjelasan Terkait Pemangkasan Dana TKD

9 menit yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

35 menit yang lalu

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

1 jam yang lalu

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

1 jam yang lalu

Ekonomi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

DJP Buru Penunggak Pajak Besar, Tunggakan Capai Triliunan Rupiah

1 jam yang lalu