Terkait Formula E, PDIP Minta Pemprov DKI Hentikan Pembohongan Publik

Jakarta, Monitorindonesia.com - Terkait penyelenggaran Formula E, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta meminta Pemprov DKI menghentikan pembohongan publik . Ternyata Pemprov DKI telah menggunakan APBD terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut. "Pemprov DKI menyatakan tidak ada menggunakan APBD dalam pelaksanaan Formula E, namun fakta menyatakan bahwa sudah ada uang yang keluar dari kas Pemprov yang bersumber dari APBD sebesar Rp 560 Miliar," tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo di Jakarta, Rabu (9/2/2022). Rincian dana APBD yang telah dikeluarkan Pemprov DKI itu terdiri dari 360 Miliar bersumber dari APBD Perubahan tahun 2019 dan 200 Miliar dari APBD Tahun 2020. Uang rakyat itu untuk membayar Comitment Fee melalui Dinas Pemuda dan Olaharaga. "Uang rakyat itu sudah mengalir ke Formula E Operation pemegang lisensi Formula E," kata Dwi. Dwi Rio menjelaskan, untuk mendukung penyelenggaraan Formula E kepada PT. Jakpro maka APBD mengalokasikan penyertaan modal daerah sebesar 1,2 triliun. Faktanya juga PT. Jakpro juga sudah melaksanakan pekerjaan pendahuluan lintasan Formula E di Monas yang semuanya didanai dengan uang yang bersumber dari kas internal PT. Jakpro. Terkait dengan lelang pelaksanaan pembangunan lintasan Formula E yang menetapkan lokasi lintasan di Ancol dinilai Dwi Rio tidak transparan dan tidak jelas sumber pendanaannya. Apakah dana dari sponsorship atau dana PT. Jakpro sendiri. "Tidak ada pengumuman peserta lelang yang lulus dan tidak lulus kualifikasi, tiba-tiba dinyatakan PT. Jakpro bahwa pelelangan batal dan diulang. Sementara seminggu kemudian PT. Jakpro mengumumkan PT. Jaya Konstruksi menjadi pemenang lelang, tanpa ada penjelasan alasan lelang batal," ucapnya. Dwi Rio mengungkap fakta bahwa sebetulnya lelang ini justru diatur sedemikian rupa sehingga menentapkan PT. Jaya Konstruksi sebagai pemenang, karena pekerjaan pendahuluan sudah dilakukan sebelumnya oleh PT. Jaya Konstruksi berupa beton pembatas lintasan trek, namun belum dibayar oleh PT. Jakpro. "Ada indikasi pekerjaan sudah dilakukan terlebih dahulu berupa mencetak barrier pembatas lintasan oleh PT. Jaya Konstruksi, namun belum dibayar oleh PT. Jakpro. Karena ada keterkaitan pembangunan lintasan yang semula di Monas kemudian dialihkan ke Ancol, maka pemenang untuk pembangunan trek Ancol tetap diupayakan ke PT. Jaya Konstruksi," ungkapnya. Diduga denan alasan itulah lelang terpaksa dibatalkan terlebih dahulu, lalu PT. Jaya Konstruksi dimenangkan kembali melanjutkan pembangunan trek Formula E. "Adalah keanehan tersendiri, nilai proyek yang hanya sebesar 50 miliar harus dimenangkan oleh BUMD PT. Jaya Konstruksi, padahal ada batasan BUMD/BUMN konstruksi minimal mengerjakan proyek senilai 100 miliar," tandasnya.[Lin]