DPRD Anggap Pemprov DKI Tak Sigap Tangani Banjir
![wisnu](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
wisnu
Diperbarui
15 April 2022 22:23 WIB
![DPRD Anggap Pemprov DKI Tak Sigap Tangani Banjir](https://monitorindonesia.com/2022/02/IMG-20220205-WA0011.jpg)
Jakarta, MI - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku, belum melihat adanya kesigapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir seperti yang tertera dalam evaluasi laporan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2021.
Padahal, kata dia Pemprov DKI bisa serius dalam menangani banjir dengan optimalisasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pembebasan lahan bantaran sungai.
Karena itu, Dinas Sumber Daya Air harus bergerak cepat dengan diberikannya kembali perpanjangan waktu oleh pemerintah hingga Juni 2022. Terlebih, tenggat penggunaan dana PEN sekitar Rp1,1 triliun untuk penanganan banjir telah berakhir di Maret 2022.
"Bulan lalu masih tersisa anggaran Rp371 miliar. Padahal sudah ada toleransi dari pusat yang awalnya diperpanjang sampai Maret, sekarang diperpanjang sampai Juni. Mudah-mudahan cepat direalisasikan. Jangan sampai tak selesai lagi," ujar dia kepada wartawan yang dikutip, Jumat (15/4).
[caption id="attachment_420577" align="aligncenter" width="300"] Banjir di Kembangan (Ist)[/caption]
Hingga tenggat waktu pertama penggunaan dana PEN, Dinas SDA hanya berhasil menyerap Rp764,5 miliar atau masih tersisa sebesar Rp371 miliar. Dalam menggenjot penyerapan, Komisi D menyarankan Dinas SDA menggandeng sejumlah pihak untuk membantu proses pembebasan lahan.
"Kendalanya ada nego harga yang belum selesai. Harapan kami ada komunikasi yang baik. Atau kalau kendalanya harga, kita kan bisa duduk bersama. Atau ada kompensasi, mereka ditempatkan di Rumah Susun. Kalau ada surat yang bermasalah konsinyasi dititipkan di pengadilan," ucap Ida.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan sisa dana PEN Rp371 miliar telah digunakan untuk pembebasan lahan di Cawang dan Rawajati sebesar Rp105 miliar. Sementara sisanya akan dikebut hingga Juni 2022.
"Saat ini sampai April baru Rp105 miliar. Jadi masih sisa sekitar Rp270 miliar. Kami sedang berproses, dana masih bisa dipakai. Kita akan membuat 'timeline' (jadwal) yang baru, mudah-mudahan bisa memanfaatkan dana tersebut optimal," tuturnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Nusantara
![Pimpin Rapat Paripurna, Zita Anjani Buka Suara Soal Ketidakhadiran Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. (Poto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-wakil-ketua-dprd-dki-jakarta-zita-anjani.webp)
Pimpin Rapat Paripurna, Zita Anjani Buka Suara Soal Ketidakhadiran Sebelumnya
13 jam yang lalu
Metropolitan
![DPRD DKI akan Bentuk Pansus Joki Sertipikat Tanah di Kepulauan Seribu Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/konglomerat-diduga-gunakan-warga-pulau-seribu-sebagai-joki-sertipikat-tanah-dprd-dki-akan-bentuk-pansus.webp)
DPRD DKI akan Bentuk Pansus Joki Sertipikat Tanah di Kepulauan Seribu
31 Juli 2024 12:07 WIB
Metropolitan
![Demo Sopir di Balai Kota Bubar, Tuntutan Dikabulkan dan 29 Rute JakLingko Operasi Lagi Hari Ini Dirut PT TransJakarta, Welfizon Yuza, mengatakan, awak sebanyak 29 rute JakLingko demo kembali beroperasi (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dirut-pt-transjakarta-welfizon-yuza-mengatakan-awak-sebanyak-29-rute-jaklingko-demo-kembali-beroperasi.webp)
Demo Sopir di Balai Kota Bubar, Tuntutan Dikabulkan dan 29 Rute JakLingko Operasi Lagi Hari Ini
30 Juli 2024 17:08 WIB
Nusantara
![Solidaritas di Tengah Bencana: Disperkim Malut dan DWP Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Plt Kepala Disperkim Malut, Abdul Kadir Usman (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/plt-kepala-disperkim-malut-abdul-kadir-usman.webp)
Solidaritas di Tengah Bencana: Disperkim Malut dan DWP Kirim Bantuan untuk Korban Banjir
30 Juli 2024 17:00 WIB