Golkar Serukan: Utang dan Program jadi Fokus SKPD

Sofifi, MI – Di tengah minimnya penyerapan anggaran yang mencuat di posisi 30 persen lebih dari total APBD induk yang sudah ditetapkan, politisi Partai Golkar Maluku Utara, Muhammad Abusama, dengan lantang menyoroti ketidakmampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. 

Dalam pernyataannya yang penuh dengan nada keras, Abusama tak segan-segan mengecam kinerja SKPD yang dinilainya belum maksimal dalam pengelolaan kegiatan tahun 2024.

“Ini kinerja mereka kita akan evaluasi, jadi kita sudah memberikan warning kepada mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya sesuai dengan program-program di SKPD masing-masing untuk meningkatkan daya serap anggaran, sehingga pada waktunya serapan anggaran itu bisa maksimal dari anggaran yang sudah disediakan,” tegas Abusama, di Sofifi, Kamis (1/8/2024). 

Wakil Ketua DPRD Maluku Utara ini, tidak berhenti di situ. Dia memperingatkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran adalah sinyal jelas bahwa kinerja para pejabat ini sangat mengecewakan.

"Kalau penyerapan anggarannya rendah, ini kan otomatis penilaian kinerja oleh yang bersangkutan, berarti kinerjanya buruk, berarti itu kewenangan ada di gubernur untuk mengevaluasi," lanjutnya, memberikan ultimatum yang jelas kepada Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir untuk segera bertindak.

Pernyataan tersebut tidak hanya menyoroti masalah kinerja, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai utang daerah yang kian membengkak.

Abusama dengan tegas menyatakan fokus utamanya yaitu dalam rangka untuk penyelesaian utang.

"Kita sekarang ini fokus bagaimana harus penyelesaian utang, yang harus kita fokus sehingga benar-benar utang ini paling tidak di 2025 itu kita sudah tidak ada utang, kalaupun ada sesuai dengan kondisi keuangan kita di 2024 ini misalnya tidak memenuhi pembayaran utang, paling tidak itu tertinggal sedikit saja tapi kita berupaya supaya di 2024 ini utang ini tuntas sehingga 2025 dengan pemerintahan yang baru kita bisa jalan," ujarnya dengan nada yang tidak bisa dianggap enteng.

Selain itu, Muhammad Abusama menyoroti isu persidangan yang melibatkan beberapa pejabat eselon II sebagai saksi.

Dia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh mengganggu tugas utama mereka di pemerintahan.

"Saya kira sebagai warga negara yang baik, mereka hadir di pengadilan itu kan sebagai saksi dan mereka melaksanakan persidangan itu kan tidak setiap hari, jadi kapan ada jadwal mereka laksanakan, sehingga itu kita berharap kalau memang belum ada pelaksanaan persidangan," katanya, menekankan bahwa kewajiban menghadiri persidangan tidak boleh mengorbankan tugas mereka di kantor.

Dalam peringatan terakhirnya, Abusama meminta Penjabat Gubernur Maluku Utara untuk memastikan bahwa semua pejabat tetap menjalankan tugas pokok mereka meskipun terlibat sebagai saksi di kasus suap yang sementara ini lagi berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. 

“Saya kira dapat melaksanakan tugas ini seperti biasa, kalau kita mau mengusulkan untuk menggantikan mereka ini kan melalui prosedur yang cukup panjang, ada mekanismenya. Hanya kita menghimbau kepada Pak Gubernur, sehingga Pak Penjabat Gubernur ini bisa menyampaikan kepada para pimpinan SKPD, pejabat eselon II yang sementara mengikuti proses persidangan sebagai saksi ini, dengan tidak mengabaikan tugas pokok di kantor," tegasnya.

Pesan ini adalah seruan keras dari Golkar Maluku Utara terutama fraksi Golkar yang berada di parlemen kepada pemerintah daerah, kinerja buruk dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas tidak akan dibiarkan begitu saja. Sebab, akan berdampak langsung pada perkembangan pembangunan di Maluku Utara.

Tanda peringatan telah diberikan, dan bola kini ada di tangan Penjabat Gubernur Samsuddin Abdul Kadir untuk bertindak. Dengan suasana terkini yang melingkupi pemerintah provinsi Maluku Utara, masyarakat menanti dengan harapan apa langkah konkret selanjutnya yang akan diambil untuk kemajuan daerah tersebut. (RD)