2 Tahun Terakhir Bansos Beras Jakarta Tak Disalurkan Lagi! Rp 2,85 Triliun Kemana?

Jakarta, MI - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengeklaim bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Mensos pada akhir Desember 2020 lalu, bansos beras telah diganti menjadi bansos tunai. Sehingga selama dua tahun terakhir, Kemensos tidak lagi menyalurkan bansos dalam bentuk beras. Hal itu ia ungkapkan menanggapi dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 senilai Rp2,85 Triliun. Pada bansos tersebut diketahui juga terdapat temuan 1.000 ton beras untuk bansos Covid-19 di DKI Jakarta yang membusuk dan berwarna kuning "Aku enggak bisa jawab. Kita enggak pernah kasih beras selama dua tahun ini. Kita tidak kasih beras ke masyarakat," kata Risma saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, (13/1). Isu bantuan sosial alias bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 itu mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan melalui sebuah utas atau thread Twitter. Pegiat media sosial Rudi Valinka lewat laman Twitter pribadinya @kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi Bansos DKI Tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. "Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun," cuit laman Twitter @kurawa yang diunggah 9 Januari 2023 lalu. Rudi menjelaskan awal mula menerima informasi dari seseorang dengan temuan penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 yang masih tersimpan di sebuah gudang kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam utas yang diunggahnya, disebutkan pula tudingan korupsi bansos DKI berawal dari info whistle blower. Ada kabar penimbunan beras bansos milik Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulo Gadung adung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak Covid-19. Premi menerangkan, pihaknya memang pernah menggandeng Pasar Jaya untuk urusan bansos. Namun, dia tak mendetailkan berapa paket sembako yang dihandel BUMD DKI bidang pangan itu. “Intinya, memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak berakhir 31 Desember 2020. Kita tunggu, ya itu barang siapa,” jelas dia. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ogah mengomentari tudingan tersebut. “Enggak bisa komentari,” ujar Kepala Sekretariat Presiden ini di Agro Eduwisata Ragunan, Jumat (13/1).