Pembangunan Waduk Marunda Tahap 2 Terbengkalai Pembebasan Lahan?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 September 2023 13:05 WIB
Jakarta, MI - Pembangunan Waduk Marunda tahap kedua tetap dilanjutkan pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tahun ini alokasi anggarannya disediakan sebesar Rp 101 miliar. Selanjutnya dalam proses tender di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Balai Kota, panitia menetapkan PT Basuki Rahmanta Putra sebagai pemenang dengan penawaran Rp 84.458.316.659.37. Kontrak yang sudah ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2023 lalu, namun hingga hari ini belum ada tanda-tanda kontraktor melakukan aktivitas pembangunan di lokasi waduk. Pantauan Monitorindonesia.com di lokasi, Kamis (7/9) terpampang papan plang kantor S E S & Partner yang mengklaim bahwa tanah di lokasi waduk Marunda tersebut milik ahli waris kliennya Mian Bin Jinun. Sayangnya pengacara dari kantor hukum tersebut belum berhasil dihubungi untuk konfirmasi. Sedangkan keterangan warga sekitar waduk membenarkan adanya sengketa lahan atas lokasi waduk tersebut. Dijelaskan warga setempat, pada beberapa minggu lalu pihak Dinas SDA dan kontraktor pemenang berada di lokasi mau mengukur lahan yang hendak dibangun, namun mendapatkan perlawanan dari warga. Bahkan petugas yang datang tersebut diusir oleh massa. "Sejak peristiwa itu, tidak ada lagi petugas proyek maupun petugas dari Pemprov DKI yang datang kesini," kata warga yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, di sekeliling waduk Marunda juga masih terlihat banyak rumah-rumah warga berdiri dan dihuni. Dan sejauh penelusuran di lokasi, tidak ditemukan pagar pengaman asset yang jelas sebagai batas-batas kepemilikan warga sekitar dengan asset milik pemprov DKI Jakarta. Pandangan lainnya juga terlihat berdiri bendera ormas dipinggir waduk tersebut. [caption id="attachment_564908" align="alignnone" width="1599"] Bendera salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) berdiri di lokasi Waduk Marunda (Foto: Doc MI)[/caption] Plt Kepala Dinas SDA, Ika Agustin Ningrum belum berhasil dikonfirmasi terkait kendala lanjutan pembangunan waduk tersebut. Begitu juga Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra, Henry Pakpahan. (Sabam)

Topik:

ormas SDA DKI Jakarta Waduk Marunda PT Basuki Rahmanta Putra

Berita Sebelumnya

Waspada! Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Cuaca Ekstrim

Berita Selanjutnya

Kantor Kereta Cepat di Halim Perdanakusuma Kebakaran

Berita Terkait

Metropolitan
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Abdul Rauf Gaffar (Foto: Dok MI/SDA DKI Jakarta)

Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf Gaffar dan Rekanannya Ancam Pidanakan Warga, Akankah malah Berbalik Dipenjara?

28 Juli 2025 17:15 WIB

Investigasi
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri atas), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri bawah) dan papan informasi ancaman pidana penjara bagi siapapun masyarakat yang mencoba memfoto dan memvideokan proyek diancam dengan pidana dengan tiga undang-undang sekaligus (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Hindari Kerugian Lebih Besar, Gubernur Pramono Didesak Batalkan Kontrak Waduk Giri Kencana Cilangkap

24 Juli 2025 08:56 WIB

Investigasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (kanan) dan Informasi berupa ancaman pidana bagi yang mendokumentasi proyek pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana, Cipayung Jakarta Timur  (Foto: Kolase MI)

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

21 Juli 2025 13:50 WIB

Investigasi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) INDECH, Order Gultom (Foto: Dok MI)

LKPP Tak Rekomendasikan Pekerjaan Rumit seperti Waduk Masuk Ekatalog

8 Juli 2025 10:16 WIB

Nasional
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya (Foto: Dok MI)

Kemendagri Bertindak: Bentuk Satgas Khusus Basmi Preman dan Ormas Nakal

30 Mei 2025 20:18 WIB

Nasional
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi [Foto: Ist]

GRIB Jaya Kuasai Lahan BMKG, PCO: Pemerintah Hilangkan Premanisme, Bukan Ormas

26 Mei 2025 15:45 WIB