Buruh Kepung Balai Kota Jelang Pengumuman UMP 2024

Jakarta, MI - Jelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, kelompok buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11). 

Kelompok buruh yang terdiri dari PD FSP RTMM, SPSI DKI Jakarta, dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Dalam aksinya, mereka membakar tumpukan sampah di depan kawasan air mancur Balai Kota, sembari menyampaikan orasi.

"Ini demo kita untuk memberikan dukungan Kepada bapak Penjabat Gubernur DKI kita untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2024 secara berkeadilan," kata
Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Yusup Suprapto di atas mobil komando, Selasa (21/11).

Buruh yang berjumlah puluhan orang tersebut, mengenakan ikat kepala berwarna merah dan kaos berwarna hitam bertuliskan "Bapor Lem". Selain itu, beberapa pendemo ada yang mengenakan pakaian biru.

Mereka membawa motor, tiga mobil komando beserta pengeras suara dan spanduk yang bertuliskan "Aksi Tolak Upah Murah".

Pukul 15.18 WIB, kelompok buruh itu merobohkan salah satu pagar besi Balai Kota, dan dibawa keluar dari wilayah itu.

"Pagar ini dibuat dari duit kita, bukan dari duit Heru Budi," teriak salah satu massa.

Polres Metro Jakarta Pusat beserta gabungannya, langsung mengamankan aksi dengan mengamankan situasi.

Polisi kemudian meminta kelompok buruh agar menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus membubarkan buruh yang duduk di tengah jalan, saat menjalankan aksi protes itu.

​​​Pukul 15.41 WIB hingga kini, barikade polisi telah membuat kelompok buruh untuk mundur, dan keluar dari Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sebelumnya, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan diumumkan, pada Selasa (21/11).

"Iya, kan tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51/2023. Iya, paling lambat besok 21 (diumumkan)," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin (20/11).

Berikut daftar angka pengupahan dari tiga unsur berbeda:

1. Angka pengusaha: 1,89 + (4,96x20%) x UMP 2023= Rp5.043.068

2. Angka pekerja dengan rumus Inflasi+PE+Alfa (1,89+4,96+8,15) = Rp5.637.068

3. Angka pemerintah: 1,89 + (4,96x30%) x UMP 2023 = Rp5.067.381