Rusak Fasilitas Balai Kota DKI, Polisi Bubarkan Aksi Unjuk Rasa Buruh
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Rusak Fasilitas Balai Kota DKI, Polisi Bubarkan Aksi Unjuk Rasa Buruh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompol Susatyo Purnomo Condro, sambil berhadapan dengan massa di Balai Kota DKI [Foto: Ant]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ff5f8be1-f16a-4d57-a6dc-7ff5921fdc90.jpg)
Jakarta, MI - Polisi membubarkan massa buruh yang berunjuk rasa di sekitar Gedung Balai Kota DKI Jakarta, menjelang pengumuman upah minimum provinsi (UMP) DKI 2024, Selasa (21/11).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, aksi tersebut sudah mulai merusak fasilitas yang ada, seharusnya aksi dilaksanakan tertib, tidak melakukan perusakan apapun.
"Aksi ini sudah mulai merusak fasilitas yang ada, saya sudah sampaikan seharusnya aksi dilaksanakan tertib, tidak melakukan perusakan apapun," kata Susatyo, Selasa (21/11).
Sebelumnya, Susatyo menghampiri massa buruh dan mengimbau agar aksi dilakukan dengan aman, tertib, tanpa kerusuhan ataupun perusakan fasilitas. Namun, pada pukul 15.15 WIB massa mulai merusak pagar Gedung Balai Kota.
Massa membawa pagar ke tengah Jalan Medan Merdeka Selatan, dan menutup akses ruas di depan Balai Kota DKI. Untuk itu, Susatyo langsung memerintahkan jajarannya untuk membubarkan aksi tersebut.
"Maju, maju, mari berjaga di depan, bubarkan. Kami harap massa bisa mundur, bubarkan aksi ini," ujar Susatyo di atas mobil pengurai massa.
Sebelumnya, kelompok buruh yang terdiri dari PD FSP RTMM, SPSI DKI Jakarta, dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Yusup Suprapto mengatakan, demo ini bertujuan mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, untuk menetapkan UMP DKI Jakarta 2024 naik menjadi Rp 5,6 juta.
"Ini demo kita untuk memberikan support kepada Bapak Pj Gubernur kita, untuk menetapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2024," kata Yusup, Selasa (21/11).
"Apa bentuk support-nya? Supaya beliau bisa menetapkan UMP itu yang berkeadilan, betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta," tandasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Rumah Pj Gubernur DKI Heru Budi Dijaga Ketat TNI-Polri, Ada Apa? Sejumlah aparat TNI dan Polri melakukan penjagaan di perumahan kediaman Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kavling DKI Duren Sawit [Foto: Ant]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/5ea454be-af56-40b0-9492-b091385fa3c8.jpg)
Rumah Pj Gubernur DKI Heru Budi Dijaga Ketat TNI-Polri, Ada Apa?
21 November 2023 21:44 WIB
![Legislator: Program Cegah Banjir yang Diinisiasi Heru Sudah Tepat Sekitar 600 orang yang terdiri atas ASN, Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), tenaga ahli, pelajar dan masyarakat menggelar kerja bakti mitigasi risiko banjir di Kali Adem, Jakarta Utara [Foto: Ant]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/e5f4c4a4-3f64-442e-b447-476574dc9b64.jpg)
Legislator: Program Cegah Banjir yang Diinisiasi Heru Sudah Tepat
21 November 2023 14:42 WIB
![Kabel Halangi Aliran Air di JIS, Legislator Minta Pemprov DKI Tingkatkan Koordinasi Jakarta International Stadium [Foto: MI/Nuramin]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ddbe9a7c-d325-4c18-bb2c-73cd5b74ecd5.jpg)
Kabel Halangi Aliran Air di JIS, Legislator Minta Pemprov DKI Tingkatkan Koordinasi
16 November 2023 21:00 WIB
![Stadion Mewah JIS Banjir, Begini Respons Pj Gubernur Heru Budi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono [Foto: Instagram]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/e5271383-739f-4fcd-9021-c0434bc56612.jpg)
Stadion Mewah JIS Banjir, Begini Respons Pj Gubernur Heru Budi
15 November 2023 13:25 WIB
![KPK Tak Kunjung Lidik Korupsi Bansos DKI Rp 3,65 T, Praktisi Hukum: Jangan-jangan Sudah "86" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/94454519-a327-4f12-9ccc-52245e981dbc.jpg)
KPK Tak Kunjung Lidik Korupsi Bansos DKI Rp 3,65 T, Praktisi Hukum: Jangan-jangan Sudah "86"
13 November 2023 19:51 WIB