Sebaiknya ATR/BPN Direklamasi Saja, Prabowo Setuju?

Firmansyah Nugroho
Firmansyah Nugroho
Diperbarui 9 Februari 2025 22:12 WIB
Ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang terbakar, Sabtu (8/2/2025) malam (Foto: Dok MI/Aswan)
Ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang terbakar, Sabtu (8/2/2025) malam (Foto: Dok MI/Aswan)

Jakarta, MI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bahkan, dia menuding Kementerian yang saat ini dipimpin Nusron Wahid tersebut telah menjadi alat oligarki dalam mengambil tanah negara serta menggusur rakyat.

Said Didu secara khusus menyampaikan kritiknya kepada Presiden Prabowo Subianto. "Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, melihat penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat ATR/BPN di seluruh Indonesia," kata Said Didu dalam cuitannya di X @msaid_didu dikutip Monitorindonesia.com, Minggu (9/2/2025).

Pun dia menyarankan agar lembaga ATR/BPN direklamasi saja. "Sebaiknya lembaga ATR/BPN direklamasi saja," katanya.

Mengisyaratkan bahwa institusi tersebut sudah terlalu jauh dari fungsi utamanya dalam mengelola dan melindungi hak-hak tanah rakyat. "Menjadi alat Oligarki mengambil tanah negara dan menggusur rakyat," tandasnya.

Sementara itu, pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti kebakaran yang melanda Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (8/2/2025).

Jhon mengaitkan peristiwa ini dengan kasus pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan publik. "Tepat setelah sebulan kasus pagar laut, Gedung kementerian ATR/BPN kebakaran," ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (9/2/2025).

Ia mencurigai adanya unsur sabotase di balik kebakaran tersebut. "Apakah mungkin ada sabotase di saat viralnya kasus pagar laut dengan cara membakar gedung? Harapan saya semoga tidak ya," cetusnya.

Ia pun berharap agar aparat segera melakukan penyelidikan secara transparan dan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi penyebab kebakaran tersebut.

"Semoga aparat segera bertindak dan jujur serta terukur," Jhon menuturkan.

Meskipun berharap tidak ada upaya sabotase dari pihak yang merasa terancam pada kasus pagar laut, Jhon menduga ada indikasi yang mengarah ke sana. "Saya yakin, ini bukan sekadar kebakaran tetapi if you know what i mean," tandasnya.

Sebelumnya, gedung Kementerian ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran pada Sabtu malam (8/2/2025).

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.09 WIB, dengan titik api pertama kali terlihat di ruang humas yang berada di lantai dasar gedung.

Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa api diduga berasal dari perangkat pendingin udara (AC) yang mengalami korsleting listrik.

Saat kebakaran terjadi, petugas keamanan gedung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Namun, karena api sudah membakar sejumlah dokumen di atas meja dan menghasilkan asap tebal, upaya awal tersebut tidak membuahkan hasil.

Merespons kejadian ini, petugas keamanan segera menghubungi dinas pemadam kebakaran.

Tim pemadam tiba di lokasi sekitar pukul 23.16 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman.

Sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran serta 62 personel dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Api berhasil dikendalikan pada pukul 23.45 WIB, sehingga tidak menyebar ke bagian lain gedung. Setelah proses pendinginan selesai, pemadaman dinyatakan tuntas pada pukul 00.35 WIB.

Meski dugaan awal menyebutkan korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan faktor pemicu utama insiden ini. (wan)

Topik:

Kebakaran ATR/BPN