Tak Perlu Khawatir, KJP Masih Berlaku Meski Siswa Pindah ke Sekolah Rakyat

Jakarta, MI - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap akan diberikan kepada siswa, termasuk mereka yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat bentukan Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menegaskan, lokasi sekolah bukan menjadi penentu pencabutan manfaat KJP.

"Jadi, yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya dimana aja ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).

Pramono juga menekankan bahwa manfaat KJP tidak hanya dirasakan oleh pelajar, tetapi juga menjadi penopang kebutuhan dasar keluarga yang kurang mampu. 

"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi mohon maaf juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan dan sebagainya dari itu," sambungnya.

Pramono juga memastikan telah berkoordinasi dengan Kemensos untuk menyinkronkan data dan lainnya berkaitan dengan program sekolah rakyat tersebut.
 
"Pemerintah Jakarta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena memang koordinasi untuk sekolah rakyat ini kan akan dibimbing oleh Kementerian Sosial. Dan kami sudah menyiapkan, bahkan lahannya dan tempatnya sudah. Kalau untuk Jakarta gak jadi masalah," tuturnya.

Pemerintah sebelumnya telah memastikan bahwa sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di sekolah-sekolah umum.

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyampaikan keyakinannya bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana. Ia menyebut seluruh perangkat pendukung tengah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah tersebut.

"Di tahap 1a, sebanyak 53 kepala sekolah telah menjalani retreat selama lima hari di Pusdiklat Kemensos. Kemudian 1.554 guru PPPK dan 2.730 tenaga pendidik yang berasal dari ASN sedang siapkan. Ini merupakan kerjasama dari kementrian terkait dan kerjasama dengan gubernur di Indonesia," imbuh Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta.

"Sedangkan tahap ke 1b, saat ini tengah dilakukan seleksi. Sebanyak 47 kepala sekolah akan melakukan retret selama lima hari pada 1 Juli 2025. Ini untuk memenuhi kebutuhan 100 Sekolah Rakyat yang akan berjalan," pungkasnya.