Sebelum Import Minyak, Mulyanto Minta Pertamina Bangun Kilang

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 10 Februari 2021 21:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pertamina segera menyelesaikan pembangunan kilang BBM-nya, agar dapat mengoptimalisasi produksi minyak dalam negeri sebelum ambil kebijakan impor. Menurut Mulyanto dalam kondisi defisit transaksi berjalan seperti sekarang, Pertamina harus menjadikan impor sebagai opsi paling akhir. Apalagi jika nilai impor BBM itu sangat tinggi. Mulyanto minta Pertamina memaksimalkan operasi semua kilang untuk mengolah minyak mentah yang ada. Sebab selama kilang yang ada tidak dimaksimalkan maka selama itu pula Indonesia akan mengimpor BBM olahan. "Kalau kilang minyak Pertamina beroperasi baik, maka yang akan kita impor cukup minyak mentah sebagai input dari kilang-kilang pengolahan tersebut," tegas Mulyanto, Rabu (10/2/2021). Mulyanto menambahkan saat ini kita sudah menjadi negara net importir minyak. "Lifting kita sekarang hanya 705 barel per hari, sementara kebutuhannya lebih dari dua kali lipatnya. Karena itu selain kita harus segera merampungkan kilang-kilang pengolahan minyak, maka kita harus sungguh-sungguh meningkatkan lifting minyak kita menuju 1 juta bph pada tahun 2030," kata Mulyanto. Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan rencana kerja Pertamina terkait impor BBM. Nicke memperkirakan di tahun 2021 Pertamina akan melakukan impor BBM sebanyak 113 juta barel. Jumlah ini lebih besar 13,5 persen dibanding realisasi impor tahun 2020 yang sebesar 97,8 juta barel. Nicke menambahkan jenis BBM yang akan diimpor terdiri dari BBM RON 88 (premium) sebanyak 53,7 juta barel dan BBM RON 92 (pertamax) sebanyak 59,3 juta barel. Menanggapi rencana tersebut Mulyanto menyatakan keberatan. Mulyanto minta Pertamina harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. "Pertamina maunya memang demikian karena desakan dari Kementerian LHK. Sesuai kesepakatan lingkungan RON rendah seperti Pertalite dan Premium diminta dihapus. Namun kemampuan beli masyarakat bagaimana? Kalau dua jenis BBM tersebut dihapus yang tersisa hanya Pertamax maka tak ada pilihan bagi masyarakat. Yang ada hanya BBM mahal. Saya menolak penghapusan Premium saat ini di tengah musibah covid dan daya beli ekonomi yg lemah. Karena hanya menyisakan BBM yg berharga mahal. Jangan membebani masyarakat dengan soal ini," tandas Mulyanto.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Mendagri: 34 Provinsi Telah Miliki Perda Penanganan Covid-19

Berita Selanjutnya

Mubes Kosgoro 57 Dinilai Tidak Sesuai AD ART dan Cacat Hukum

Berita Terkait

Ekonomi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Pajak Pedagang Online Ditunda, Berlaku Jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

33 menit yang lalu

Nasional
Sekolah Rakyat

Satu Tahun, Kementerian PU Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo

53 menit yang lalu

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

1 jam yang lalu

Nasional
Ketua DPP PKB Marwan Dasopang. (Dok. MI)

PKB Gelar Puncak Hari Santri Nasional 2025 di Barus, Titik Nol Peradaban Islam Nusantara

1 jam yang lalu

Ragam
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri [Foto: Doc. Pertamina]

Dukung Satu Tahun Pemerintahan, Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Melalui Transformasi

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo

1 jam yang lalu