Mubes Kosgoro 57 Dinilai Tidak Sesuai AD ART dan Cacat Hukum

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 11 Februari 2021 02:00 WIB
Jakarta Monitorindonesia.com – Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957 akan digelar paling lambat paling lambat akhir Maret 2021. Mubes yang akan dilakukan dengan protocol kesehatan ketat itu akan berlangsung di Cirebon Jawa Barat dan hasil Muspinas sebelum Mubes dinilai tidak sesuai AD ART dan cacat hukum. “Peserta yang hadir tentunya dari berbagai unsur-unsur  seperti utusan dari Provinsi, Kabupaten/Kota dan pimpinan pusat. Karena masa pandemic, hanya 34 perwakilan 34 provisi yang hadir di Mubes, sementara dari kabupaten/kota melalui virtual,’ ujar DPK Kosgoro 57 Jawa Timur Yusuf Husni dalam konferensi pers “Persiapan Mubes Kosgoro 57”di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta, Rabu (10/02/2021) malam. Yusuf Husni didampingi oleh ketua Korgoro 20 Dewan Pimpinan Kolektif (DPK) Provinsi lainnya seperti Ketua Kosgoro Papua, Papua Barat, Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Kaltara, Kaltim dan lainnya. Pimpinan 20 DPK Kosgoro menolak  hasil Muspinas Korgoro 57 yang mengajukan suara provinsi saja yang mewakili kabuapten/kota. “Kenapa kita menolak hasil Muspinas ini, karena buat kami ayat suci ini harus betul-betul konsisten untuk dilaksanakan. Kalau ayat suci itu ternyata dihilangkan sudah tidak suci lagi. Jadi itu yang jadi masalah,” ujar Husni Yusuf. Prinsip yang selanjutnya, kata Husni, adalah suatu hal yang baik apabila dilakukan dengan cara yang tidak baik pasti hasilnya tidak baik. “Ini prinsip buat kita bahwa organisasi Kosgoro 1957 adalah oraganisasi yang besar, kami harapkan bahwa kita harus mengajarkan kepada semua orang, karena Mubes ini bukan hanya mubesnya kita, Mubes ini ada karena Kosgoro ini adalah organisasi besar, pasti akan diperhatikan dan dinilai kwalitas daipada organisasi Kosgoro ini,” jelasnya. Maka dari itu, lanjut Husni, ada sesuatu hal yang tidak layak untuk dilakukan  karena ini belum hasil keputusan Muspinas. Hasil keputusan Muspinas ini mempunya indikasi yang sangat kuat bahwa ada pelanggaran anggaran dasar rumah tangga terhadap kepesertaaan kota dan kabupaten se-Indonesia. “Jadi Mubes ini silahkan untuk diwakilkan kepesertaan kota dan kabupaten, tetapi hak suaranya tidak boleh dihilangkan. Hanya sekedar untuk alasan Covid, tetapi, ada suatu hak yang sebetulnya, tidak layak untuk dihilangkan,” katanya. Husni mengingatkan bahwa Provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan hasil pra- Mubes Kosgoro. Berapapun hasilnya yang dilakukan, oleh Provinsi se Indonesia itu akan dilaporkan dan di sana nanti diputuskan di Mubes dan bukan di provinsi. “Bahwa provinsi hanya sekedar menseleksi aspirasi, berdasarkan aturan bahwa dia memberikan hak suaranya, misalkan di sana ada 3 calon, hasil yang didapat itu harus dilaporkan dan bukan disimpulkan. Jadi yang hadir di Mubes nanti hanya 34 dan bukan 550. Jadi Provinsi saya Jatim misalnya membawa suara mandat 36 suara, bukan semuanya saya peras, jadi ke satu calon. Jadi 36 ini dibawa ke Mubes apapaun hasilnya. Maka itu mendukung calon ketua satu orang atau semua calon yang ada, tetap kita bawa,” jelasnya. Husni menambahakan, suara kabupaten/kota itu harus hadir di Mubes walaupun fisiknya tak hadir. Suara itu disampaikan melalui surat dukungan. “Orangnya boleh tidak hadir tapi suaranya ada di Mubes. Mubes ini kan persyaratannya sah apabila dihadiri 75 persen Provinsi dan 50 plus 1 kota/ kabuapten,” katanya. Oleh karena itu, kota/kabupaten itu bukan hanya sekedar memberikan dukungan, tetapi mewakilkan kepesertaan. “Kalau dia hanya memberikan dukungan kespesertaannya gak ada ternyata kurang dari 50 persen berarti mubes ini tak bisa dijalankan.  Suratnya bermakna dua, mewakili kepesertaan kehadiran dan mewakili menyerahkan suaranya yang dibawa oleh provinsi,” tandasnya.[MI/odr]  

Topik:

Mubes Kosgoro 57 Dinilai Tidak Sesuai AD ART dan Cacat Hukum

Berita Sebelumnya

Sebelum Import Minyak, Mulyanto Minta Pertamina Bangun Kilang

Berita Selanjutnya

Survey LPMM: 76,7 Persen Responden Optimistis Jokowi-Maruf Mampu Atasi Dampak Covid-19