Revisi UU ITE, Golkar Sarankan Pemerintah Kaji dengan Lembaga Lain

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 16 Februari 2021 13:15 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan siap mendukung pemerintah jika ingin merevisi Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apalagi jika UU tersebut dirasa tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bobby mengatakan, untuk merevisi UU ITE ini pemerintah harus mengkajinya dengan lembaga atau instansi terkait seperti Menkumham dan Polri. Dia mengatakan seharusnya pengkajian bukan ke DPR karena rencana tersebut bukan inisiasi DPR. "Hal ini merupakan inisiatif usulan pemerintah dan bukan untuk mengganti keseluruhan dari isi sebelumnya," katanya. Bobby mengatakan bahwa, Jokowi melakukan ini karena untuk memberikan semangat merespon keinginan publik yang harus di apresiasi. Tujuannya agar masyarakat dapat bereskpresi secara positif, konstruktif untuk kemaslahatan bangsa bersama. “Menurut saya harus tetap ada pengaturan mengenai kebebasan bereskspresi khususnya ruang digital, agar dimaknai bahwa digunakan untuk hal yang kontraproduktif, seperti menghina, fitnah, melakukan hal yang tidak menyenangkan orang lain,” ungkapnya. Selain itu, menurutnya hal ini terdapat pada Pasal 27 Ayat 3 dimana masih ada polemik. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dia beralasan, karena Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang – undang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak – pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang- orang demi membungkam kritik.[man]

Topik:

revisi UU ITE

Berita Sebelumnya

Pimpinan DPR: UU ITE Harus Lebih Pertimbangkan Prinsip Keadilan

Berita Selanjutnya

Revisi UU ITE, Prof Jimly: Bisa Dilakukan di DPR atau MK