Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 2 Maret 2021 10:23 WIB
Monitoridonesia.com - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendesak DPR RI bersama pemerintah pusat segera mengesahkan rancangan undang-undang terkait perlindungan pribadi menjadi UU. Kebutuhan akan perlindungan data diri sekarang ini sangat diperlukan di tengah perkembangan teknologi sekaligus selaras dengan upaya pemerintah membangun ekonomi digital Indonesia. “Sampai sekarang Indonesia masih belum mempunyai UU yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data diri. Jadi, sangat mendesak RUU Perlindungan Data diri itu disahkan jadi UU,” kata Teras Narang, Selasa (2/3/2021). Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015, lambatnya proses pengesahan RUU data perlindungan diri ini, harus menjadi perhatian serius dari DPR RI. Sebab, dari pemerintah sendiri telah menyerahkan draft RUU tersebut sejak tahun 2020. Teras mengatakan kebutuhan perlindungan data diri itu semakin mendesak karena dengan adanya revolusi industri 4.0, data menjadi sesuatu yang sangat mahal serta butuh dilindungi. Kejahatan siber pun saat ini semakin meluas seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. “Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan pelindungan terhadap data pribadi masyarakat, agar terhindar dari kejahatan jenis itu,” ucapnya. Senator asal Kalimantan Tengah itu mengungkapkan, sejak Mei 2020, Komite I DPD RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebenarnya telah mendorong hadirnya RUU perlindungan data diri ini. Terlebih maraknya platform digital yang perlu diawasi dalam pengelolaan data pribadi yang diambil dari publik. Belum lagi belakangan, kata dia, banyak pihak yang memanfaatkan berbagai momentum untuk menyebarkan kabar bohong atau hoaks sambil mengambil data pribadi masyarakat. Pelaku kejahatan siber pun disebut makin beragam termasuk dari luar negeri, sehingga punya potensi ancaman terhadap pertahanan negara. “Jadi, kondisi ini perlu menjadi perhatian DPR RI yang memiliki tanggung jawab dalam menuntaskan pengesahan RUU tersebut. Terlebih Indonesia sudah tertinggal dari banyak negara di dunia yang mulai memperhatikan pelindungan data pribadi,” kata Anggota DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2005 itu. Menurut data yang diterima Teras Narang, saat ini setidaknya sudah ada 132 negara di dunia yang telah memiliki payung hukum mengenai pelindungan data pribadi. Di kawasan ASEAN, Malaysia serta Singapura termasuk Filipina dan Thailand juga sudah memiliki UU sejenis. “Saya berharap kolega di DPR RI dapat mengatur dinamika internal mereka dan memberi atensi khusus pada RUU PDP ini. Kami di DPD RI siap berkolaborasi untuk kepentingan rakyat,” katanya.[man]

Topik:

DPR DPD Pemerintah RUU Data Pribadi

Berita Sebelumnya

KLB Partai Demokrat Diklaim Didukung 80 Persen DPC Seluruh Indonesia

Berita Selanjutnya

Menparekraf: Ada 120 Ribu Pelaku Pariwisata Di Bali Perlu Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Berita Terkait

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

28 menit yang lalu

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

12 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

23 jam yang lalu

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

12 Oktober 2025 10:30 WIB

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB