DPD RI Dukung BPOM Tunda Implementasi Vaksin AstraZaneca Sampai Ada Kepastian dari WHO

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 17 Maret 2021 10:39 WIB
Monitorindonesia.com - Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan untuk menunda implementasi vaksin AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) terkait keamanan vaksin dari Inggris tersebut, mendapat dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam keterangan persnya, Rabu (17/3/2021), LaNyalla mempercayakan sepenuhnya kepada BPOM dalam memberikan kepastian penggunaan vaksin Astrazeneca yang diimpor dari Inggris melalui jalur hubungan bilateral tersebut. "BPOM merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas, sehingga akan memberikan kepastian keamanan terkait vaksin tersebut agar kita dapat segera melakukan vaksinasi," kata mantan Ketua Umum PSSI itu. Saat ini, lanjut LaNyalla, ada dua hal yang ditunggu oleh masyarakat mengenai vaksin AstraZeneca tersebut. Pertama adalah informasi keamanan penggunaan vaksin tersebut, dan berikutnya adalah aspek kehalalan penggunaan vaksin tersebut dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Jika vaksin tersebut pada akhirnya memenuhi persyaratan untuk digunakan, saya mendukung untuk digunakan dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dan mengakhiri bencana pandemi Covid-19," kata Senator Dapil Jawa Timur itu lagi. Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan pihaknya telah memiliki dossier (berkas) dari WHO terkait vaksin AstraZeneca, sehingga bisa mengetahui sampai masalah keamanan vaksin tersebut. Selain itu, Penny menegaskan nomor batch Astrazeneca yang ditangguhkan penggunaannya di sejumlah negara Uni Eropa (UE) berbeda dengan nomor batch Astrazeneca yang masuk ke Indonesia lewat jalur multilateral. (Ery)

Topik:

vaksin astrazaneca ditunda bpom

Berita Sebelumnya

Menteri LHK Ingatkan Jajarannya Soal Tantangan ke Depan yang Kian Besar

Berita Selanjutnya

Implementasi Vaksin AstraZaneca Ditunda, Pimpinan MPR: Keselamatan Masyarakat Lebih Diutamakan