6 Polda Bersama Instansi Terkait Prioritaskan Tangani Karhutla 

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 6 Mei 2021 22:21 WIB
Monitorindonesia.com - Sebanyak enam kepolisian daerah (Polda) menjadi prioritas Polri dalam mencegah dan melakukan penindakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Ada 6 polda prioritas, seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono usai penandatanganan surat keputusan bersama tentang penegakan hukum Karhutla di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5). Argo mengatakan ada koordinasi dan komunikasi di tingkat Mabes Polri dan keenam polda serta jajaran bagaimana upaya mencegah terjadinya karhutla. Seperti di tahun 2019 dan 2020 jumlah kasus kebakaran hutan baik dari segi jumlah titik api dan luas area yang terbakar turun mencapai 81 persen. "Tentunya di sana selain dari Mabes Polri ada komunikasi, koordinasi dengan instansi terkait, di tingkat polda juga ada koordinasi bagaimana pencegahan di sana," tutur Argo. Adanya penurunan titik api dari tahun 2019 dan 2020, lanjut Argo, yang pertama dilakukan adalah melengkapi peralatan untuk memantau percikan api, sehingga api dapat cepat dikendalikan. Selain itu juga, ada kreasi berupa aplikasi yang dibuat oleh polda bersama instansi terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Seperti aplikasi LembuSwarna di Polda Kalimantan Tengah atau Lancang Kuning di Polda Riau. "Ada beberapa kreasi juga di polda bersama instansi terkait bagaimana memadamkan secepatnya titik api itu jangan sampai meluas," ucap Argo. Terkait penegakan hukum Karhutla, lanjut Argo, antara Polri dengan kejaksaan, setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polri akan berkoordinasi dengan kejaksaan, terkait dengan saksi ahli yang dilibatkan, terkait juga dengan petunjuk yang lain. "Kami komunikasikan, kami koordinasikan dengan kejaksaan sehingga tidak ada bolak balik berkas perkara," ujarnya. Upaya pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu ini, kata Argo, sesuai dengan instruksi presiden, dengan harapan tidak ada lagi komplain dari negara tetangga terkait asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. "Dengan adanya kegiatan bersama secara terpadu ini kita meminimalisasi, seperti saat ini kita ketahui bersama kejadian kathutla sangat minim, tidak ada komplain dari negara tetangga seperti waktu tahun 2015," ujarnya. Selain itu, harapan lainnya dalam keterpaduan antara Polri, Kejaksaan Agung dan KLHK dalam mencegah dan penegakkan hukum tindak pidana karhutla adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan demi masa depan generasi berikutnya. "Kita berharap masyarakat sadar akan hutan, bahwa hutan merupakan sumber air yang kita dijaga bersama, jangan sampai dibuat untuk hal-hal yang merusak lingkungan walau motif ekonomi atau apapun, ini harus kita jaga jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung," ujar Argo. (tak)

Topik:

Riau Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Kebakaran Hutan Liar

Berita Sebelumnya

Bamsoet: Revisi UU ITE  Mewujudkan Keadaban Publik Tanpa Hoax

Berita Selanjutnya

DPR Minta Pemerintah Tertibkan Pengunjung Pasar dan Mall

Berita Terkait

Nasional
Kementerian PU bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud dan Komisi V DPR RI. (foto: dok PU)

Tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah, Kementerian PU Lakukan Peningkatan Jalan ke Pedalaman Kalimantan Timur

6 Agustus 2025 23:39 WIB

Nasional
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau (Foto: Ist)

Kebakaran Lahan Meluas, KLH Segel Empat Perusahaan dan Tutup Satu Pabrik Sawit di Riau

27 Juli 2025 08:01 WIB

Nusantara
Siswa Kelas 2 SD Dibully dan Dipukuli Kakak Kelas hingga Meninggal Dunia (Foto: Repro)

Kematian Tragis Siswa Kelas 2 SD di Riau: Dibully dan Dipukuli Kakak Kelas Karena Beda Agama

31 Mei 2025 07:27 WIB

Nusantara
Ilustrasi [Foto: Ist]

Sungguh Biadab! Gegara Dilarang Pakai Narkoba Suami di Riau Tega Habisi Nyawa Istri

12 Januari 2025 07:56 WIB

Hukum
Hana Hanifah (Foto: Dok MI/Aswan)

Selebgram Hana Hanifah Diduga Terima Uang Ratusan Juta dari Kasus SPPD Fiktif Riau

6 Desember 2024 11:18 WIB