DPR Diminta Tuntaskan RUU PDP

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 24 Mei 2021 06:55 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ManPAn-RB), Tjahjo Kumolo mendorong DPR segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP dapat mengurangi dampak peretasan dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat mengingat terjadi dugaan kebocoran 279 juta data pribadi pengguna layanan BPJS Kesehatan. “Kementerian PAN RB mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan,” Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021). Tjahjo mengatakan penegak hukum masih kesulitan menjatuhkan sanksi pidana yang tegas terhadap oknum pelaku peretasan dan pembocoran data. Saat ini, payung hukum terkait perlindungan data pribadi masih merujuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 26 ayat (1). Namun, UU itu belum memberi sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi warga. Pasal 26 ayat (1) mengatur penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pasal 36 peraturan menteri itu menegaskan bahwa pihak yang menyebarluaskan data pribadi dapat kena sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online. Tjahjo juga menyoroti kasus dugaan kebocoran data ini karena hampir seluruh pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.[mar]

Topik:

RUU PDP

Berita Sebelumnya

Fauzi Amro: APBN Terus Defisit, Tax Amnesty II Tak Layak Dilanjutkan

Berita Selanjutnya

Terungkap Ada 97 Ribu PNS Fiktif Terima Gaji, Pimpinan DPD RI: Ungkap Kejadian Ini