Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik Harus Didukung

Monitorindonesia.com - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, sebagai dukungan atas kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, IMI telah mengembangkan motor listrik 'Bike Smart Elektrik (BS Elektrik)'. Sekitar 70 persen komponennya diproduksi di dalam negeri dengan melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai upaya mempromosikan penggunaan kendaraan listrik, IMI telah menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq sebagai kendaraan operasional resmi. Serta memberikan hibah mobil listrik Tesla dan motor listrik BS Elektrik kepada Korlantas Polri. Sosialisasi kendaraan listrik juga dilakukan dengan membentuk komunitas mobil dan motor listrik, dengan menunjuk Ahmad Sahroni sebagai Presiden Komunitas Mobil Listrik Indonesia, serta Atta Halilintar sebagai Presiden Komunitas Motor Listrik Indonesia. "Potensi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia sangat menjanjikan. Dalam road map pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi sepeda motor listrik pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 13 juta unit, sedangkan mobil listrik mencapai 2,2 juta unit," ujar Bamsoet dalam Webinar 'Membangun Masyarakat e-Mobility', diselenggarakan secara virtual oleh Komite Nasional CIGRE Indonesia, Jakarta, Kamis (27/5/21). Turut hadir secara virtual antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN periode 2011-2014 yang juga Penggiat Mobil Listrik Dahlan Iskan, Sosiolog sekaligus Dosen FISIPOL Universitas Indonesia Imam Budidarmawan Prasodjo, dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga Ketua CIGRE Indonesia Herman Darnel Ibrahim. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), per Januari 2021 jumlah sepeda motor yang beredar di Indonesia mencapai 147,75 juta unit. Sementara jumlah kendaraan roda empat mencapai 24,6 juta unit. Tidak hanya berkontribusi pada meningkatnya polusi udara, juga pada tingginya serapan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sekitar 60 persen kontributor polusi udara di Indonesia disebabkan kendaraan bermotor. Asap kendaraan BBM mengandung gas beracun karbon monoksida, timbal, nitrogen dioksida, dan karbon dioksida. Tingkat kematian akibat polusi udara di Indonesia juga cukup tinggi. Menurut Greenpeace, angka kematian dini akibat polusi udara di Indonesia sejak 1 Januari 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 jiwa," jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, penggunaan kendaraan listrik diyakini menghemat energi hingga 80 persen dibandingkan mobil konvensional berbahan bakar minyak. Mampu merealisasikan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca (karbon dioksida) sebesar 29 persen pada tahun 2030. "Penggunaan energi listrik sebagai pengganti BBM, akan mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi yang harus ditanggung negara, sehingga pada akhirnya meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam rentang waktu 2014-2019, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun," terang Bamsoet. Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi salah satu solusi menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Mengingat dari kebutuhan minyak mentah 1,3 juta barel per hari (bph), Indonesia hanya bisa memproduksi setengahnya yakni sekitar 700 ribu bph. "Pengembangan kendaraan listrik sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Sejak 2018, Indonesia telah diakui sebagai raja nikel dunia, diyakini menguasai hampir 30 persen atau sekitar 21 miliar ton cadangan dan sumberdaya nikel dunia. Selain nikel, Indonesia juga kaya akan material komponen penting untuk industri baterai, antara lain 1,2 miliar ton aluminium, 51 miliar ton tembaga, dan 43 miliar ton mangan," tandas Bamsoet. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, langkah Presiden Joko Widodo sudah tepat dalam mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC). Sebuah holding yang dibentuk oleh empat BUMN, yaitu PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Pertamina, dan PT. PLN, untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di Tanah Air. "Dalam road map pembangunan industri baterai sebagai penopang industri kendaraan listrik, menggambarkan berbagai langkah kebijakan yang disusun pemerintah Indonesia dari tahun 2021 hingga 2027. Mulai dari penyelesaian kerjasama pengembangan investasi produksi baterai kendaraan listrik dan penerapan ESS di PLN, produksi baterai kendaraan listrik dalam skala kecil, pengoperasian fasilitas kilang (refinery), penyelesaian pembangunan pabrik battery cell to battery pack (sel baterai ke baterai), hingga perluasan kapasitas," tutur Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pada tahun 2030 ditargetkan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) tumbuh menjadi 31.859 unit, dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) meningkat menjadi 67.000 unit. Membuat potensi penghematan konsumsi BBM mencapai 6,03 juta kiloliter. "Walaupun berbagai perangkat telah disiapkan, perlu dukungan semua pihak untuk meng ubah kebiasaan masyarakat sehingga segera bermigrasi ke kendaraan listrik. Mengingat penggunaan kendaraan listrik saat ini telah menjadi tren industri otomotif global. Pabrikan otomotif dunia juga mulai mengalihkan lini produksi kendaraan konvensionalnya, antara 20-50 persen dari total produksinya, menjadi kendaraan listrik," pungkas Bamsoet.[mar]

Topik:

Bamsoet

Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik Harus Didukung

Berita Sebelumnya

PPUU DPD Gandeng Ombudsman Bahas Perubahan UU 25/2009 Pelayanan Publik

Berita Selanjutnya

Menteri BUMN Berhentikan 3 Komisaris PT Jasa Marga

Berita Terkait

Bela Negara Merawat Eksistensi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan

Bamsoet Ingatkan Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan

Hari Lahir Pancasila, Bamsoet Ajak Rajut Nilai-nilai Pancasila di Era Digital

Potensi Energi Terbarukan Menuju Target Kemandirian

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K