Polri Awasi Aktivitas Penjualan Online Obat Antibiotik Pandemi Covid-19

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 5 Juli 2021 13:39 WIB
Monitorindonesia.com - Polri menyatakan melakukan pengawasan aktivitas penjualan online obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama Pandemi Covid-19. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, pemantauan penjualan di situs online tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan permainan harga dari jenis obat tersebut. "Polri lakukan pemantauan terhadap aktivitas jual-beli obat antibiotik di penjual online," kata Argo kepada awak media, Jakarta, Senin (5/7/2021). Selain secara online, Polri juga melakukan pengawasan langsung ke pabrik pembuatan obat serta jalur distribusi penyalurannya. Hal itu untuk mencegah adanya penimbunan dan harga jual yang ditawarkan dari eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. "Hari ini sedang berjalan pula pemantauan di pabrik-pabrik obat termasuk jalur distribusinya," ujar Argo. Dalam hal ini, Argo menekankan, pihak kepolisian tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas kepada distributor dan oknum penjual nakal lainnya, apabila melakukan penimbunan dan menaikan harga yang tidak wajar. "Siapa saya yang melanggar akan segera ditindak," ucap Argo. Terkait obat-obatan dan alat kesehatan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa - Bali. Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 ini terkait harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes di masa Pandemi Covid-19. Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya: 1. Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19. 2. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes. 3. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks. 4. Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi Covid-19. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Tabung Oksigen Langka Nyawa Rakyat Melayang, Darmadi: Imbas Kegagalan Antisipasi Perubahan Supply-Demand

Berita Selanjutnya

Bamsoet: Rancangan PPHN Diharapkan Selesai Akhir Tahun 2021

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Alasan Menkeu Purbaya akan Bubarkan Satgas BLBI

5 menit yang lalu

Nusantara
Gogik sedang "action" mencari belut di sawah, di daerah desa Geneng, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/Gatot Eko Cahyono)

Sosok Pencari Belut Profesional dari Tirto, Bangunjiwo, Bantul , Yogyakarta: Lumayan Sekilo Dijual Bisa Laku Rp80.000

1 jam yang lalu

Nusantara
Seorang guru perempuan tewas dibunuh KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan (Foto: Repro)

Guru di Yahukimo Tewas Dibunuh KKB, Ini Kronologinya

2 jam yang lalu

Global
Ilustrasi (Foto: Ist)

Baru Lepas Landas, Pesawat di Australia Jatuh dan Tewaskan 3 Orang

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

3 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Buka Suara soal Isu Dana APBN untuk Bangun Pondok Pesantren

4 jam yang lalu