PPKM Diperpanjang, Syarat Perjalanan Transportasi Tidak Berubah

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 3 Agustus 2021 13:20 WIB
Monitorindonesia.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aturan tentang syarat perjalanan transportasi di wilayah dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyaraka (PPKM) Level 1-4 yang dimulai tanggal 3-9 Agustus 2021 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 2021 tidak berubah, tetap mengikuti aturan sebelumnya. Penegasan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (3/8/2021) menanggapi perpanjangan PPKM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Menurut Adita, aturan mengenai syarat perjalanan transportasi masih merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 26 Juli 2021. Dikatakan, syarat perjalanan transportasi sesuai SE Satgas bertujuan tetap membatasi aktivitas masyarakat untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. "Menindaklanjuti terbitnya SE Satgas No. 16 Tahun 2021, Kemenhub telah menerbitkan 4 Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat (SE 56 Tahun 2021)Udara (SE 57 Tahun 2021), Perkeretaapian (SE 58 Tahun 2021) dan perkeretaapian (SE 59 Tahun 2021) pada masa pandemi Covid-19," jelasnya, seraya menyebutkan keempat SE Kemenhub masih berlaku hingga 9 Agustus 2021. Ada pun secara umum ketentuan yang diatur dalam SE Satgas No.16 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan 4 SE Kemenhub, lanjut Adita yakni, pembagian wilayah disesuaikan dengan Instruksi Mendagri No 24,25 dan 26 tahun 2021 dimana terdapat kategori PPKM berdasarkan Level 1,2,3 dan 4. Ia menjelaskan, perjalanan orang dalam negeri antar kota / jarak jauh harus memenuhi syarat berupa untuk kategori PPKM Level 4 dan 3, untuk moda transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT- PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Sedangkan untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota, lanjut Adita, wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Untuk kategori PPKM Level 2 dan 1,tuturnya lagi, untuk moda transportasi udara wajib menunjukan hasil negatif RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan, dan untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. "Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT PCR atau rapid antigen namun diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya," tambahnya. Lebih lanjut, masih menurut Adita, ketentuan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya. Sedang untuk pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun dibatasi untuk sementara. Adita memaparkan, selain berisi ketentuan mengenai syarat perjalanan transportasi baik itu jarak jauh/antarkota maupun di kawasan aglomerasi, keempat SE Kemenhub tersebut juga mengatur pembatasan kapasitas penumpang, dan pemberlakuan jam operasional, proses pengembalian (refund) tiket, dan pengawasan serta pengendalian di lapangan. Terkait dengan pengaturan pembatasan kapasitas di daerah kategori level 4, terangnya, untuk moda transportasi darat, bagi kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang maksimal kapasitas 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk. Sementara di daerah di luar kategori level 4, jelas Adita, maksimal kapasitas adalah 70% dari jumlah kapasitas tempat duduk. Sedangkan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal. Pada moda transportasi udara, lanjutnya, untuk pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang berdasarkan karakteristik penumpang, maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut. Begitu pula untuk moda transportasi perkeretaapian, pengaturan kapasitas angkut penumpang (load factor) untuk kereta api antarkota maksimum 70% (tujuh puluh persen), dan pengaturan kapasitas angkut penumpang (load factor) untuk perjalanan rutin atau komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi maksimum 32 % (tiga puluh dua persen) untuk Kereta Rel Listrik (KRL) dan maksimum 50 % (lima puluh persen) untuk Kereta Api Lokal Perkotaan. "Untuk moda transportasi laut, pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang paling banyak kapasitas 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total di kapal, pada wilayah kategori level 4," demikian Jubir Kemenhub. Sebelumnya, pada Senin kemarin (2/8/2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa Kabupaten/Kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. (Ery)

Topik:

ppkm diperpanjang

Berita Sebelumnya

Bamsoet Tinjau Sentra Vaksinasi Merdeka Sambil Bagi Sembako

Berita Selanjutnya

Sidak ke Bea Cukai Tanjung Priok, DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alkes