Prima Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Pejabat Negara di Bisnis Tes PCR

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 November 2021 18:47 WIB
Monitorindonesia.com - Jajaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta KPK menindaklanjuti dugaan keterlibatan pejabat negara di bisnis tes PCR. Prima merespons kondisi rakyat yang dibuat bingung dan resah soal aturan dan harga tes polymerase chain reaction (PCR) yang berubah-ubah. Padahal hasil tes ini menjadi syarat untuk bepergian menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Awalnya sempat menyentuh hingga 2 jutaan rupiah, kini biaya tes PCR turun menjadi hanya Rp275 ribu untuk wilayah Jawa-Bali dan Rp300 ribu di daerah lain. Keresahan dan kebingunan rakyat makin menjadi ketika sebuah media melaporkan dugaan keterlibatan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk “bermain” dalam bisnis tes PCR, yakni Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang mengelola laboratorium GSI menjalankan bisnis tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta dan sekitarnya memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan kedua Menteri itu, yakni PT Toba Sejahtera, PT Toba Bumi Energy dan PT Adaro Energy. Berdasarkan pada laporan itu, kuat dugaan adanya upaya gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melindungi kepentingan bisnisnya. Sebab PT GSI baru didirikan pada April 2020 dan beroperasi pada Agustus 2020, namun sudah mampu mengadakan lebih dari  700 ribu kali tes PCR dan sudah membukukan pendapatkan Rp3,29 miliar. Pertanyaannya, apakah mekanisme pengadaan barang dan layanan jasa yang dilakukan oleh PT GSI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru ada ketentuan hukum yang dilanggar? Berkait itu, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta KPK menindaklanjuti laporan investigasi media tersebut. “Pejabat negara tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnisnya, apalagi bisnis terhadap rakyat. Sejak awal Prima menolak dengan tegas adanya praktik oligarkis dalam sistem pemerintahan dan bernegara,” ujar Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Ditegaskan, rakyat Indonesia sampai saat ini masih sangat prihatin akibat adanya pandemi Covid-19 yang menghajar sendi-sendi perekonomian dan kehidupannya. “Rakyat masih berupaya untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak menentu. Tapi, ada segelintir orang dan pejabat negara malah mengambil untung dari kondisi memprihatinkan seperti ini. Sungguh ironis,” kecam Alif.

Topik:

PRIMA kisruh pcr

Berita Sebelumnya

Artis Vanessa Angel dan Suaminya Tewas Kecelakaan di Tol Jombang Jatim

Berita Selanjutnya

Dasco: Fit And Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Besok