Prima Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Pejabat Negara di Bisnis Tes PCR
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/qm83HmrPQy3Utzf9SSKYUb2Q38qQ5ztwWXIBX93T.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
4 November 2021 18:47 WIB
![Prima Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Pejabat Negara di Bisnis Tes PCR](https://monitorindonesia.com/2021/10/partai-prima.jpg)
Monitorindonesia.com - Jajaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta KPK menindaklanjuti dugaan keterlibatan pejabat negara di bisnis tes PCR. Prima merespons kondisi rakyat yang dibuat bingung dan resah soal aturan dan harga tes polymerase chain reaction (PCR) yang berubah-ubah. Padahal hasil tes ini menjadi syarat untuk bepergian menggunakan moda transportasi pesawat terbang.
Awalnya sempat menyentuh hingga 2 jutaan rupiah, kini biaya tes PCR turun menjadi hanya Rp275 ribu untuk wilayah Jawa-Bali dan Rp300 ribu di daerah lain.
Keresahan dan kebingunan rakyat makin menjadi ketika sebuah media melaporkan dugaan keterlibatan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk “bermain” dalam bisnis tes PCR, yakni Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang mengelola laboratorium GSI menjalankan bisnis tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta dan sekitarnya memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan kedua Menteri itu, yakni PT Toba Sejahtera, PT Toba Bumi Energy dan PT Adaro Energy.
Berdasarkan pada laporan itu, kuat dugaan adanya upaya gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melindungi kepentingan bisnisnya. Sebab PT GSI baru didirikan pada April 2020 dan beroperasi pada Agustus 2020, namun sudah mampu mengadakan lebih dari 700 ribu kali tes PCR dan sudah membukukan pendapatkan Rp3,29 miliar.
Pertanyaannya, apakah mekanisme pengadaan barang dan layanan jasa yang dilakukan oleh PT GSI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru ada ketentuan hukum yang dilanggar? Berkait itu, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta KPK menindaklanjuti laporan investigasi media tersebut.
“Pejabat negara tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnisnya, apalagi bisnis terhadap rakyat. Sejak awal Prima menolak dengan tegas adanya praktik oligarkis dalam sistem pemerintahan dan bernegara,” ujar Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Ditegaskan, rakyat Indonesia sampai saat ini masih sangat prihatin akibat adanya pandemi Covid-19 yang menghajar sendi-sendi perekonomian dan kehidupannya. “Rakyat masih berupaya untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak menentu. Tapi, ada segelintir orang dan pejabat negara malah mengambil untung dari kondisi memprihatinkan seperti ini. Sungguh ironis,” kecam Alif.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![HUT Partai Prima ke-3, Agus Jabo: Bersama Prabowo Gibran Capai Indonesia Emas Ketua Umum Prima, Agus Jabo Priyono [Foto: Instagram/@gus_jabo]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/agus-jabo.webp)
HUT Partai Prima ke-3, Agus Jabo: Bersama Prabowo Gibran Capai Indonesia Emas
1 Juni 2024 08:26 WIB
Hukum
![Kejagung Periksa Kepala Cabang PT Dolarindo Intravalas Primatama soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun Kejaksaan Agung (Kejagung) RI (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kejagung.jpg)
Kejagung Periksa Kepala Cabang PT Dolarindo Intravalas Primatama soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun
2 April 2024 01:00 WIB
Hukum
![Tentang PT Insight Investments Management, Dirutnya Tersangkut Korupsi Taspen PT Insight Investments Management (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/52469353-a97e-4e56-aebb-60ed5492bb85.jpg)
Tentang PT Insight Investments Management, Dirutnya Tersangkut Korupsi Taspen
15 Maret 2024 17:26 WIB
Investigasi
![Modus Korupsi di Dirjen Perhubungan Udara: Perusahaan Pinjaman hingga Kantor Seukuran Kos-kosan Salah satu kantor tampak kosong di Kompek Perkantoran Cempaka Putih Blok B 5 Jalan Letjend Suprapto Nomor 160 (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/4a080c09-5edb-4322-b98b-c6ab21a7216d.jpg)
Modus Korupsi di Dirjen Perhubungan Udara: Perusahaan Pinjaman hingga Kantor Seukuran Kos-kosan
27 Februari 2024 13:24 WIB
Politik
![Prima Minta Tuduhan Pemilu Curang Dibuktikan Lewat Jalur Konstitusi Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/b3113c00-81dc-4130-81eb-18e78f9b803f.jpg)
Prima Minta Tuduhan Pemilu Curang Dibuktikan Lewat Jalur Konstitusi
23 Februari 2024 23:14 WIB
Politik
![Gelar Apel Siaga Petugas Posko se DKI Jakarta, Prima Serukan Kader untuk Berjuang Menangkan Prabowo Gibran Sekali Putaran Relawan Prabowo-Gibran DPW Prima DKI Jakarta saat konsolidasi Apel Siaga Petugas Posko Pemenangan di Gor Bulungan, Jakarta, Minggu (7/1)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/e2665dab-f1d8-47da-9f87-5d84ff70e3a2.jpg)
Gelar Apel Siaga Petugas Posko se DKI Jakarta, Prima Serukan Kader untuk Berjuang Menangkan Prabowo Gibran Sekali Putaran
7 Januari 2024 17:43 WIB