Sering Terjadi Kebocoran Data, PKS Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan

Nicolas

Diperbarui 21 November 2021 09:11 WIB

Sering Terjadi Kebocoran Data, PKS Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan

Monitorindonesia.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan atas seringnya kebocoran data. Belakangan ini sering terjadi peretasan dan kebocoran data yang menimpa warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia bocor, data BPJS, data E-hac, data KPAI, bahkan data pribadi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Yang terbaru adalah kebocoran dan pembobolan situs BSSN dan bocornya data anggota Polri. Sebanyak 28.000 data anggota Polri dibagikan di Raidforum yang mencakup nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP, dan email. Ini semua dilakukan dengan serangan siber. Dalam UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) bahwa serangan siber merupakan ancaman terhadap negara. "Karena itu, Saya sangat menekankan perlunya peningkatan awareness para pimpinan lembaga terhadap data security, update technology, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran. Yang lebih penting juga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan umum tentang siber yang kuat, tentunya dalam koridor peraturan dan perundang-undangan," ujar anggota Komisi I DPR RI, Sukamta Minggu (21/11/20211). Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, kondisi ketahanan dan keamanan siber (KKS) kita sangat lemah. Pekerjaan rumah (PR) ini harus dikelola dari hulu hingga hilir. Sukamta menekankan, pekerjaan hulu tentunya ada pada peraturan dan perundangan-undangan. Dunia maya perlu diatur agar tidak menjadi rimba belantara. Hingga saat ini, kata dia, baru UU ITE yang mengatur ranah siber. Doktor lulusan Inggris ini menggambarkan peran penting legislasi dalam penguatan siber dari hulu. Jika menggunakan Diagram Venn, maka himpunan semestanya adalah relasi internet dan manusia. Lalu di dalamnya ada himpunan KKS (cyber security & defense), keamanan data (data security), transaksi elektronik, cyber crime, perilaku manusia sebagai pengguna internet (digital / information behavior), digital sovereignity dan semuanya beririsan pada soal pelindungan data yang salah satunya adalah pelindungan data pribadi. "Nah, masih banyak himpunan yang kosong belum ada regulasinya. Karena itu penting adanya RUU KKS dan RUU PDP. Semoga RUU KKS bisa dimasukkan kembali dalam Prolegnas. Dan semoga RUU PDP segera selesai dan disahkan menjadi undang-undang," ucapnya. Namun, mengingat kondisi yang mendesak, sementara waktu untuk pembuatan undang-undang tidak sebentar. Sukamta pun mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat siber. Saat ini dunia Siber ditangani setidaknya oleh BSSN dan Dittipidsiber (Direktorat Tindak Pidana Siber) Polri. Dasar hukum BSSN adalah Perpres No. 53 tahun 2017 jo. No. 28 tahun 2021. "Ini jelas tidak cukup. BSSN harus diperkuat dengan sebuah undang-undang, karena BSSN diharuskan mengoordinasikan semua fungsi KKS di lembaga-lembaga publik secara nasional. Jangan sampai ada ego sektoral di sini, karena bisa menghambat dan memperlambat semuanya," tegasnya. Menurutnya, yang perlu diperhatikan juga adalah soal diplomasi siber yang merupakan jembatan bagi negara kita untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, khususnya terkait investigasi dan penindakan terhadap pelaku kejahatan siber dari negara lain. Seperti kasus situs BSSN dan data Polri ini kan klaimnya pelaku berasal dari Brazil. "Yurisdiksi harus jelas diperkuat dengan diplomasi siber," ujar Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini.[man] #Kebocoran data

Topik:

PKS Sukamta Kebocoran Data

Sering Terjadi Kebocoran Data, PKS Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan

Berita Sebelumnya

Indonesia Terus Monitor Lonjakan Kasus Covid-19 di Eropa dan Amerika

Berita Selanjutnya

Warga Pemilik Surat Ijo di Surabaya Desak Panja Mafia Tanah DPR Minta Presiden Lakukan Penyelesaian

Berita Terkait

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

Waka Komisi I DPR Kecam Keras Israel Cegat dan Tangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K