Warga Pemilik Surat Ijo di Surabaya Desak Panja Mafia Tanah DPR Minta Presiden Lakukan Penyelesaian

Reina Laura

Diperbarui 22 November 2021 17:54 WIB

Warga Pemilik Surat Ijo di Surabaya Desak Panja Mafia Tanah DPR Minta Presiden Lakukan Penyelesaian

Monitorindonesia.com - Warga perwakilan dari 500 ribu orang pemilik surat Ijo di Kota Surabaya, mendesak Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI, Junimart Girsang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan penyelesaian status kepemilikan tanah mereka yang tak kunjung bisa disertifikatkan. Demikian disampaikan Ketua Pejuang Komunitas Surat Ijo, Hosma Satriyo Kedro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR, bersama Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia, Ketua Umum Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya, Ketua Umum Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya dan Ketua LSM Arek-arek Pejuang Surat Ijo Surabaya, Senin (22/11/2021). "Ijinkan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan rasa bangga kami khususnya kepada bapak Junimart Girsang yang telah dengan gigih memberantas mafia tanah di negri ini. Tanah dikuasai dan dihuni lebih dari 50 tahun, namun tak kunjung juga bisa disertifikatkan. Karenanya atas nama 500 ribu warga pemilik surat ijo di Kota Surabaya, kami mendesak Bapak Junimart Girsang dan anggota Komisi II untuk meminta kepada Bapak Presiden agar masalah kami ini diselesaikan," ungkap Hosma Satriyo. Dikatakannya, permasalahan surat Ijo atau yang lebih dikenal dengan nama Surat Ijin Pemakaian Tanah (SIPT) sudah terjadi sejak tahun 1995, dimana pada saat itu Pemerintah Kota (Pemko) Surabaya, mengumumkan akan melakukan pemutihan terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai warga di Kelurahan Bertajaya. Setelah pengumuman itu, lanjutnya Pemko Surabaya melalui para koordinator yang ditunjukkan. Meminta para warga untuk mengisi formulir pemutihan tersebut, serta wajib menyerahkan seluruh bukti kepemilikan atas tanah mereka. "Ternyata cerita pemutihan itu, hanya sebuah upaya bagi Pemko Surabaya untuk menghilangkan bukti kepemilikan tanah milik warga. Karena setelahnya Pemko mengusulkan status HPL terhadap tanah kami, setelah terbitnya SKHPL maka tanah milik kami menjadi milik Pemko Surabaya. Maka diberikan lah kepada kami surat ijo ini, sehingga sampai saat ini kami tidak bisa mensertifikatkan tanah kami," terangnya. Menanggapi desakan itu, Ketua Panja Mafia Tanah, Junimart Girsang menyatakan apa yang menimpa 500 ribu warga tersebut sangat memprihatikan. Dengan alasan, negara hanya memiliki hak menguasai tanah bukan memiliki. Sesuai pasal 33 UUD 1945 tanah diberikan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dirinya dan teman teman Komisi II berjanji akan memperjuangkan penyelesaian dan pengembalian tanah para pemilik surat Ijo tersebut. "Apa yang diadukan oleh masyarakat pemilik surat Ijo ini benar-benar sangat memperhatikan, karenanya Panja Mafia Tanah DPR akan memperjuangkannya. Termasuk membawa masalah ini kepada Bapak Presiden Jokowi. Agar kiranya tanah yang sudah menjadi milik masyarakat ini dapat kembali dan status kepemilikan nya juga bisa ditingkatkan ke sertifikat hak milik," ujarnya. (Ery)

Topik:

Mafia Tanah panja mafia tanah dpr surat ijo

Warga Pemilik Surat Ijo di Surabaya Desak Panja Mafia Tanah DPR Minta Presiden Lakukan Penyelesaian

Berita Sebelumnya

Sering Terjadi Kebocoran Data, PKS Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan

Berita Selanjutnya

Serikat Buruh Diminta Tak Berpolitik Praktis

Berita Terkait

IPW Desak Prabowo dan Kapolri Turun Tangan Terkait Mafia Tanah PT Indotama Semesta Manunggal

Mafia Tanah Leluasa Gegara Libatkan Oknum Birokrasi

Diduga Bantu Praktek Mafia Tanah, Penyidik Polres Kubar Dilaporkan IPW ke Propam Mabes Polri

DPR Minta Nusron Selesaikan 48 Ribu Kasus Mafia Tanah dan Pagar Laut

DPR 'Kuliti' Menteri Nusron soal Pagar Laut dan Mafia Tanah

Menteri Prabowo Pekan Kemarin: Sepakat Terapkan TPPU Mafia Tanah dan Ajak Kolaborasi Kejagung-KPK Kawal Haji 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K