Anggota Komisi VIII Nilai Peningkatan Kualitas Pesantren oleh Pemerintah Sangat Minim

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf, menilai, peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pesantren diseluruh Indonesia sangat minim. Demikian disampaikan Bukhori saat menanggapi kasus pemerkosaan 12 santriwati di Bandung Jawa Barat baru-baru ini. "Selama ini peran pemerintah khususnya dalam meningkatkan kualitas pesantren sangat minim, karena itu momentum ini ke depannya Kementerian Agama harus lebih besar dalam perannya," ujarnya kepada wartawan, Jum'at (10/12/2021). Anggota komisi sosial ini berharap kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih baik lagi dan melakukan pengawasan disetiap pesantren. Karena tanpa adanya pengawasan, kata Bukhori, maka tidak mungkin juga sebuah pondok pesantren akan berjalan baik dan bermutu. "Di dalam pondok pesantren para pengurus harus mengawasi para santri selama didalam pondok untuk melakukan segala kegiatan seperti memasak, mengaji, sholat wajib maupun sunah, mengajar TPA bagi santri non mukim semua harus tepat pada waktunya," jelas Bukhori. Bukhori menambahkan bahwa Komisi VIII DPR RI selama ini selalu mengawasi pesantren diseluruh Indonesia "Komisi VIII tidak hanya mengawasi hanya pesantren terkait saja tetapi seluruh pesantren yang ada di Indonesia," ungkapnya. Terakhir, Bukhori menyinggung soal kasus Seorang guru pesantren HW (36) memperkosa belasan santrinya. Bahkan di antara para santri Pondok Pesantren TM, Cibiru, Bandung, tersebut ada yang tengah hamil dan sudah melahirkan. "Kementerian agama agar bertanggung jawab terhadap kasus ini," tegasnya. (Wawan)