Kemenkumham Siapkan Langkah Evakuasi WNI di Ukraina

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 25 Februari 2022 18:51 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah menyiapkan langkah evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina yang kini konflik dengan Rusia. "Dalam fungsi imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah mempersiapkan diri menghadapi kontinjensi dalam rangka evakuasi WNI dari Ukraina," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto di Jakarta, Jumat (25/2/2022). Andap menjelaskan, jumlah WNI yang berada di Ukraina sebanyak 140 orang. Meski dilaporkan dalam status aman, tidak menutup kemungkinan konflik antara Rusia dan Ukraina mengancam keselamatan mereka. Mengantisipasi hal tersebut, Andap menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah dari perspektif tugas keimigrasian guna mempermudah akses lalu lintas WNI di berbagai perbatasan internasional. "Kemenkumham berkomitmen memberikan dukungan kemudahan pelayanan selama perjalanan secara maksimal kepada para WNI yang terpaksa keluar dari Ukraina baik itu saat transit maupun saat tiba di tanah air," tuturnya. Andap mengatakan, Kemenkumham memiliki tugas menerbitkan dokumen perjalanan internasional. Dalam kondisi normal, setiap orang diwajibkan memiliki paspor. Tetapi dalam situasi kontinjensi, bisa saja paspor itu hilang ataupun rusak. "Dalam situasi kontinjensi, paspor bisa saja rusak, hilang, atau tertinggal karena kedaruratan. Dalam kondisi tersebut, Imigrasi nanti akan mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor," terangnya. Menurut Andap, SPLP hanya bisa berlaku untuk satu kali perjalanan. Setelah kembali ke Indonesia, WNI pemegang SPLP harus mengurus kembali penggantian paspornya yang hilang atau rusak dalam keadaan kontinjensi. "Imigrasi Kemenkumham bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengamanan blanko paspor di dalam dan luar Indonesia," ujarnya. SPLP ini sendiri, aturannya tertuang dalam UU No 6/2011 tentang Keimigrasian. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan. (Aswan)

Topik:

Kemenkumham Evakuasi WNI perang rusia-ukraina

Berita Sebelumnya

Pemerintah akan Berikan Vaksin Booster kepada Seluruh Masyarakat Indonesia

Berita Selanjutnya

Presiden Jokowi Tetapkan Tanggal 1 Maret Sebagai Hari Kedaulatan Negara

Berita Terkait

Nasional
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Judha Nugraha (Foto: Ist)

Tahap Pertama Pemulangan WNI dari Iran Akan Dimulai Besok

22 Juni 2025 19:16 WIB

Nasional
Polri Tanggapi Usulan Kemenkumham soal Penghapusan SKCK (Foto: Dok MI)

SKCK Dihapus? Polri Buka Suara soal Usulan Kemenkumham

25 Maret 2025 08:03 WIB

Global
Presiden Ukraina Zelenskyy (Foto: Dok MI/Ist)

Akhiri Perang, Zelenskyy Siap Bertemu Putin

7 Februari 2025 14:16 WIB

Politik
Bawaslu Raih Predikat AA Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu Raih Predikat Istimewa Reformasi Hukum 2024

2 Desember 2024 12:51 WIB

Hukum
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat perkenalan bersama Anggota Komisi XIII DPR RI (Foto: Dok MI/Charles Ulag)

Kemham akan Beri Penguatan Kebebasan Demokrasi dan HAM

18 November 2024 00:37 WIB