Pemerintah Tidak akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi Jadi Endemi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 Maret 2022 17:56 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi jadi endemi. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo memastikan, keputusan mengakhiri pandemi harus didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang. "Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Bapak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian," kata Abraham, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (2/3/2022). "Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," tambahnya. Abraham mengatakan, pemerintah selalu memonitor dengan detail perkembangan Covid-19 di Indonesia maupun di negara lain. Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan terutama dalam penentuan status pandemi. "Jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka," tuturnya. Sebagai informasi, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, jumlah kasus Covid-19 hari hingga pasien rawat inap terus menurun dari hari ke hari. Per Selasa (1/3), total Bed Occupancy Rate BOR) Covid-19 secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya, yakni 35 persen. Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian yang kembali turun menjadi 24.728 kasus. (Aswan)

Topik:

Covid-19 KSP pandemi ke endemi

Berita Sebelumnya

Pemerintah Tetapkan 1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan, Ketua DPD RI Apresiasi Sri Sultan

Berita Selanjutnya

Tindaklanjuti Arahan Presiden, Polri Minta Seluruh Anggota Tak Terlibat dalam Urusan Demokrasi

Berita Terkait

Nasional
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang (Foto: Istimewa)

Tanggapan BGN soal Data Sertifikat Higienis Dapur MBG yang Diungkap KSP

27 September 2025 12:55 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Fernando Emas soal Qodari jadi KSP

19 September 2025 13:48 WIB

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB