Perintah UU Otorita IKN Beroperasi Paling Lambat Tahun 2022

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Maret 2022 14:21 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah akan mengakselerasi proses operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan begitu, proses pendirian lembaga baru tersebut bisa segera terealisasi. "Memang amanat UU tentang IKN menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi di akhir tahun," tutur Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, kepada wartawan Minggu (6/3/2022). Menurut Wandy, pemerintah sudah memikirkan bagaimana proses operasional Otorita IKN bisa dipercepat. Sebab itu, dalam UU No 3/2022 tentang IKN telah diatur dengan rinci terkait proses transisi. "Intinya Otorita IKN akan dibantu oleh kementerian/lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai tahun 2023, hingga akhirnya bisa lebih penuh pengendaliannya. Itu diatur di pasal 36 ayat 2-4," jelas dia. Wandy mengungkapkan, proses pendirian lembaga baru terutama yang setingkat kementerian memang memerlukan tahapan-tahapan dan biasanya butuh waktu. Mulai dari penetapan struktur dan kewenangan lembaga melalui Perpres, pengangkatan pimpinan atau kepala yang diatur dalam Kepres, hingga pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan pemenuhan anggarannya. Seperti dalam pembentukan Kantor Staf Presiden, yang butuh waktu 3 sampai 4 bulan untuk bisa beroperasi penuh atau fully operated. "Pemerintah sudah pengalaman soal pembentukan lembaga setingkat kementerian. Jadi untuk pendirian dan operasional Otorita IKN ini tentu akan mengacu pada pengalaman yang sudah ada. Pemerintah juga sudah merancang berbagai mekanisme percepatan," jelas dia. Bappenas akan terus mengawal berbagai pembahasan dan penyelesaian draft aturan turunan UU IKN, Perpres tentang Otorita IKN, Perpres tentang Rencana Induk IKN, Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan, dan Keppres tentang pengalihan fungsi DKI Jakarta ke Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. "Pokoknya kita akan bekerja sebaik mungkin untuk menyukseskan pemindahan IKN. Sebab momentumnya adalah sekarang ini, yaitu ketika Pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan yang penting, supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca 2024," tegas Wandi. (Aswan)

Topik:

KSP IKN Nusantara

Berita Sebelumnya

Gus Hilmy Ingatkan Peran Guru Bisa Digantikan Media Online

Berita Selanjutnya

Kompolnas Nilai Etika Polisi Milenial Menurun Ketimbang Pendahulunya

Berita Terkait

Nasional
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang (Foto: Istimewa)

Tanggapan BGN soal Data Sertifikat Higienis Dapur MBG yang Diungkap KSP

27 September 2025 12:55 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Fernando Emas soal Qodari jadi KSP

19 September 2025 13:48 WIB

Hukum
Plt Deputi II KSP Abetnego Tarigan serahkan bantuan alat kesehatan untuk RSUD Tarakan (KSP), Senin (13/4/2020) (Foto: Dok MI/Antara)

KSP Belum Bayar Alkes Covid-19 Puluhan Miliar, Bos PT Indo Husada Sejati Disomasi Vendor hingga Diteror

26 Juni 2025 02:02 WIB

Hukum
Manager Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi (Dok MI/Ist)

FITRA Dorong BPK hingga KPK Turun Tangan atas Nunggaknya Pembayaran Alkes Covid-19 Rp 74,278 Miliar

25 Juni 2025 09:59 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Aswan)

Alkes Covid-19 Rp 74,278 M Belum Dibayar: KSP Jangan Korbankan PT Indo Husada Sejati!

25 Juni 2025 06:00 WIB

Hukum
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Nunggak Rp74,278 M, BPK Diharapkan Periksa KSP soal Penggunaan Anggaran Alkes Covid-19

25 Juni 2025 00:36 WIB