Kompolnas Nilai Etika Polisi Milenial Menurun Ketimbang Pendahulunya

Monitorindonesia.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai adanya penurunan etika polisi belakangan ini, khususnya generasi milenial. Etika polisi milenial dinilai kurang baik ketimbang pendahulunya. "Sekarang di Kompolnas kan merasakan ketika bagaimana kami berinteraksi ke internal Polri menghadapi adik-adik yang generasi milenial, gayanya lain. Jadi, terjadi perubahan di sana," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Gelisah Grup WA TNI dan Polri', Minggu (6/3/2022). Benny mengatakan polisi generasi saat ini kerap mengomentari isu yang tidak dikuasainya. Komentar itu dilakukan di media sosial atau grup WhatsApp. "Dulu kita mikir dua kali, jangan enggak boleh, sekarang bebas, di grup-grup entah angkatan, entah apa kelihatan sekali mereka bebas ngomong, curhat, dan sebagainya," ujar Benny. Benny meyakini perubahan itu terjadi karena saat ini Indonesia masuk ke era keterbukaan informasi. Efek buruk dari era itu yakni polisi generasi milenial terlalu bebas berkomentar tentang isu yang terjadi di Indonesia. Perubahan etika ini juga membuat polisi generasi saat ini tidak berpikira panjang dalam memberikan komentar di media sosial maupun grup WhatsApp. Tindakan itu kadang membuat polisi yang bersangkutan tersangkut masalah hukum. "Tatap muka langsung kita masih menggunakan perasaan, masih mempertimbangkan reaksi yang diajak bicara, tapi kalau dengan gawai tidak, tidak pakai perasaan sama sekali. Sehingga muncul berbagai macam kasus kan, akhirnya kena Undang-Undang ITE dan sebagainya," tutur Benny. Benny menyebut isi komentar beberapa polisi generasi milenial yang diketahuinya sudah keterlaluan. Pembahasan isunya bukan cuma Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Semua enak saja ngomong, sudah enggak peduli siapa yang diomongin," tutur Benny. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah. "Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3/2022). Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan ibu kota masih menghiasi ruang publik. Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Jokowi minta TNI-Polri mengantisipasi. "Karena saya lihat di Whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," ujar Jokowi. (Aswan)