Tahun 2024, 60 Ribu ASN Bakal Dipindahkan ke IKN

wisnu
wisnu
Diperbarui 14 April 2022 22:23 WIB
Jakarta, MI - Sebanyak 60 ribu aparatur sipil negara direncanakan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara pada tahun 2024. Hal itu dalam perencanaan yang diputuskan oleh Menteri Bappenas. "Kurang lebih kurang itu ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas,” kata Analis Kebijakan Utama Kemenpan-RB Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 yang diikuti di Jakarta, Kamis (14/4). Hal itu berdasarkan pemetaan mengenai jumlah ASN dan kementerian lembaga terkait yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN Nusantara mulai tahun 2024 hingga 2045. Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, pemerintah akan memindahkan sebanyak 1.971 orang ASN yang berasal dari 27 kementerian/lembaga terkait, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi dan 1.060 jabatan fungsional. Kemudian 5.716 orang yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan. Di mana 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan. “Memang yang prioritas adalah untuk lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar dia. Dalam skenario yang telah dibuat, kata dia terdapat 70 kementerian/lembaga yang akan dipindahkan sampai dengan tahun 2024. [caption id="attachment_389388" align="aligncenter" width="300"] Rancangan area kawasan yang akan menjadi Ibu Kota Negara baru. [PUPR][/caption]Hanya saja, lembaga tinggi negara yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN adalah Presiden dan Wakil Presiden, kementerian koordinator, kementerian triumvirat, kementerian/lembaga pendukung kinerja presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga pendukung pembangunan, kementerian pendukung infrastruktur IKN dan kementerian/lembaga hankam dan penegak hukum. Guna menindaklanjuti pembahasan penetapan pemindahan 70 kementerian/lembaga dan ASN ke IKN, pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait sejak tanggal 4 Januari 2022. Di mana pembicaraan pada bulan Januari-Februari 2022 dilakukan bersama TNI/Polri dan kementerian/lembaga penegak hukum. Sedangkan tindak lanjut terhadap 60 ribu ASN ke IKN pada 70 kementerian/lembaga yang direncanakan pindah pada semester pertama, akan dilangsungkan pada bulan April-Mei 2022. Hal itu bertujuan untuk memetakan unit organisasi dan usulan ASN yang diproyeksikan pindah ke IKN oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga pada semester pertama tahun 2024. “Ini akan kita akan lakukan dengan 70 K/L rencananya pada April-Mei. Kita akan lakukan one on one untuk melakukan pemetaan terhadap ASN termasuk keluarga yang ikut pindah,” ujar dia.

Topik:

IKN 60 ribu asn

Berita Sebelumnya

Hunian di IKN Pakai Konsep Smart Forest City

Berita Selanjutnya

Catat, Polisi Bakal Terapkan Sistem Satu Arah dan Ganjil-Genap Saat Mudik Lebaran

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB