Pemerintah Perlu Beri Kompensasi kepada Peternak Dampak PMK

wisnu
wisnu
Diperbarui 25 Mei 2022 12:00 WIB
Jakarta, MI – Pemerintah dinilai perlu memberikan kompensasi kepada peternak sebagai salah satu upaya menanggulangi serangan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda hewan ternak. Kompenpasi khusus kepada peternak itu perlu dilakukan karena saat ini PMK telah menyebar ke 15 provinsi dan perlu diwaspadai akan terus meluas jika tidak ada langkah jitu untuk memutus rantai penyebarannya. "Maksud dari kompensasi ini bertujuan untuk melindungi peternak agar mereka mau melaporkan sapi yang sakit atau mengalami gejala tertentu," kata Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dalam keterangannya, Rabu (25/5). Hal itu juga, kata dia, dapat menjadi sebagai strategi kerja sama melindungi dan menjaga kesejahteraan peternak yang rugi akibat PMK dan sekaligus upaya mengendalikan PMK karena hewan yang sakit dapat segera dimusnahkan agar tidak menyebar luas. Mengingat sebaran wabah yang sangat cepat di sejumlah daerah, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyoroti kinerja monitoring dan evaluasi (monev) yang telah dilakukan selama ini terkait PMK. "Kementan harus menyampaikan data monev PMK dari hasil tes lab selama lima tahun terakhir. Hal ini untuk melihat kemampuan kewaspadaan dini negara kita dari serangan wabah PMK, sehingga hari ini menjadi wabah yang menakutkan semua orang," ujar Johan. Pemerintah, pinta dia, tidak meremehkan dampak sebaran PMK ini dengan melaksanakan hal-hal yang hanya bersifat simbolik dengan kampanye makan sate dan lain-lain, serta panduan penanganan yang keliru seperti pemberian obat dan vitamin bagi ternak yang sakit. [caption id="attachment_346088" align="aligncenter" width="300"] Peternakan sapi (Foto: Dok/Ist)[/caption] "Saya minta Menteri Pertanian mengikuti pendapat dari ahli kesehatan hewan, yang perlu dipahami bahwa ternak yang terinfeksi PMK memang bisa sembuh namun virus tetap bertahan dalam tubuhnya sehingga menjadi carrier (pembawa) virus PMK ke hewan lain yang sehat, sehingga langkah yang diambil adalah hewan terinfeksi PMK wajib dipotong dan diberikan ganti rugi berupa dana kompensasi kepada semua peternak," ujar Johan. Johan dengan tegas meminta Kementan meninjau ulang bantuan obat, vaksinasi, APD, dan cairan disinfektan, karena menurut banyak pakar bahwa hal tersebut tidak efektif mencegah penularan PMK. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan produksi vaksin PMK pada hewan ternak ditargetkan selesai sebelum Agustus 2022 yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan vaksinasi massal pada populasi ternak. "Insya Allah dalam waktu yang sangat singkat pada saat ini Pusvetma Kementan sedang membuat vaksin PMK yang ditargetkan selesai empat bulan atau sebelum Agustus 2022," kata Menteri Syahrul dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (23/5). Mentan menjelaskan saat ini Kementerian Pertanian melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) telah mengidentifikasi serotipe virus penyebab penyakit PMK yang merebak di Indonesia. Jenis virus yang beredar di Indonesia yaitu O/ME-SA/Ind-2001e yang umum ditemukan di Asia Tenggara. Berdasarkan serotipe virus yang telah diidentifikasi tersebut, Kementerian Pertanian akan memproduksi vaksin di dalam negeri untuk kebutuhan vaksinasi massal hewan ternak. Mentan mengatakan vaksinasi massal akan segera dilakukan setelah vaksin diproduksi. Hewan yang akan divaksinasi ialah populasi ternak yang berpotensi terkena PMK.

Topik:

Dampak Hewan PMK

Berita Sebelumnya

Kota Besar di Tanah Air Diperkirakan Bakal Diguyur Hujan

Berita Selanjutnya

Data Hewan yang Terjangkit PMK Dilarat, Bukan 5 Juta Melainkan 20 Ribu

Berita Terkait

Nasional
Petugas memberikan perawatan kepaha hewan ternak sapi. (Dok. MI)

Pengendalian PMK Saat Lebaran: Kementan Pastikan Kesehatan Ternak Aman

3 April 2025 14:01 WIB

Metropolitan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Foto: Dok MI)

Jangan Sampai jadi Beban di Jakarta

31 Maret 2025 12:50 WIB

Nasional
Pemasangan Eartag Secure QR Code pada ternak sapi (Foto: Dok MI/Antara)

Wabah PMK Sapi Merebak Lagi! BPK Temukan Kejanggalan Pengadaan Eartag Secure QR Code

9 Januari 2025 18:57 WIB

Ekonomi
Susu Impor Bebas Pajak, Peternak Lokal Menangis [Foto: Repro]

Susu Impor Masuk Bebas Pajak, Peternak Lokal Mengeluh

14 November 2024 13:53 WIB