Terkait Peningkatan PNBP Perikanan, DPR Desak KKP Jangan Cekik Nelayan Kecil

elvo
elvo
Diperbarui 25 Mei 2022 14:40 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah, mendesak Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) untuk tidak terlalu 'mencekik' para nelayan kecil pengguna kapal ukuran 5Gt hingga 60GT dalam upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Melainkan upaya peningkatan PNBP diharapkannya, dapat lebih menyasar para korporasi besar yang bermain dalam industri perikanan. "Yang kita harapkan itu kan PNBPnya besar tapi nelayan kecilnya itu happy, nah itu baru baru prestasi gitu loh. Tapi kalau kemudian targetnya besar penerimaannya juga memang bertambah tetapi ternyata ada komunitas nelayan kecil tercekik ini salah, karena apa nelayan kecil itu harus dilindungi. Dan Harapannya PNBP ini juga bisa lebih menyasar korporasi besar," ujar Luluk dalam rapat dengar pendapat bersama KKP, Rabu (25/5/2022). Dalam rapat yang dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjend) KKP Antam Novambar itu, Luluk juga mengungkapkan penerapan tarif PNBP sebesar 5 persen untuk kapal nelayan kecil ukuran 5 GT hingga 60GT saat ini banyak dikeluhkan oleh nelayan. Pasalnya kenaikan tarif tersebut tidak serta merta memberi peningkatan sarana prasarana bagi para nelayan. Ditambah lagi dengan penerapan pungutan pasca produksi yang juga turut menyasar kapal kecil ukuran 1GT. "Sedangkan pada tataran pasca produksi Kapal 1 GT pun juga terkena pungutan. Sementara di sisi lain bahwa kenaikan tarif PNBP ini sudah diterapkan bahkan kita juga mendapatkan masukan dari para nelayan kecil khususnya. Sementara di sisi lain infrastruktur dan sarana prasarana yang mereka dapatkan juga masih sangat terbatas," lanjutnya. Tidak hanya itu, Luluk juga menyoroti sistem pengawasan yang dilakukan KKP dalam pemungutan PNBP terhadap korporasi industri perikanan. Dimana pada prakteknya para korporasi nakal diduga memindahkan ikan hasil tangkapannya di atas laut, dari kapal ke kapal dan langsung mengekspornya ke negara tujuan tanpa terlebih dahulu melalui transit di darat dan penghitungan PNBP di KKP. "Di sisi lain ini ada problem yang kita temukan dan kita dengar nah ini perlu dicek dan diklarifikasi oleh KKP. Adanya model transaksi main pindah ikan dari kapal ke kapal di atas laut, sehingga enggak perlu dibawa ke daratan. Nah kalau kemudian di laut ya enggak ketahuan, karena begitu sampai di daratan enggak dia bawa itu ikannya sehingga enggak bisa dihitung enggak bisa dinilai berapa PNBPnya," pukas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Sementara terkait pencapaian KKP dalam PNBP di tahun 2022 per bulan Mei ini yakni sebesar Rp 657 miliar. Menilai pencapaian itu bukan sebagai prestasi, mengingat target dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan hingga Tahun 2024 mendatang KKP akan menyumbang sebesar Rp 12 triliun untuk PNBP hasil laut dan perikanan. "Kenaikan penerimaan PNBP yang diklaim KKP ini agak sulit dikatakan sebagai prestasi KKP sebab faktanya kenaikan pungutan malah melemahkan produktifitas nelayan dan mencekik perekonomian nelayan. Bahkan jika dilihat dari target 12 T sebagaimana yang dijanjikan Menteri KKP, maka penerimaan PNBP saat ini masih sangat kecil," tegasnya. Selain itu, dirinya juga meminta KKP lebih transparans dan menjalankan fungsi pengawasan yang serius dari pada penegak hukum terkait dengan pungutan, penerimaan dan realisasi PNBP ini. "Harus dicegah praktik- praktik yang tidak fair apalagi gelap akibat pemberlakuan PP no 85 tahun 2021," tandasnya. Sebelumnya pada rapat tersebut, Sekjend KKP Antam Novambar Melaporkan adanya peningkatan PNBP hasil laut yang berhasil dikumpulkan KKP pada tahun 2022 ini, terhitung sejak Januari hingga Mei 2022 pihaknya telah berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 657 miliar. Angka tersebut dinilai telah mengalami peningkatan yang drastis dibandingkan pencapaian PNBP di tahun 2021 yang hanya mencapai angka Rp 995,74 miliar.**

Topik:

DPR RI Komisi IV KKP Kelautan Perikanan

Berita Sebelumnya

Kadispenad Pastikan Kasad Dudung Tak Tolerir Anggota TNI yang Terlibat Kasus Kerangkeng Langkat

Berita Selanjutnya

Bertolak ke Bali, Presiden Jokowi Bakal Hadiri Upacara Pembukaan GPDRR 2022

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Nasional
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Radiasi Udang Cikande Ancam Ekspor ke AS, Riyono Minta KKP Bergerak Cepat

10 Oktober 2025 14:24 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB