Lebih Baik Optimalkan ASN Ketimbang Perwira TNI-Polri jadi Pj Kepala Daerah

wisnu

Diperbarui 27 Mei 2022 10:15 WIB

Lebih Baik Optimalkan ASN Ketimbang Perwira TNI-Polri jadi Pj Kepala Daerah

Jakarta, MI – Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menyarankan, pemerintah mengoptimalkan aparatur sipil negara (ASN) non TNI/Polri untuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah dibandingkan menetapkan perwira TNI/Polri menjadi Pj kepala daerah. "Kalau buat saya, sebaiknya memang dioptimalkan terlebih dari ASN non TNI/Polri. Ini kan problem mencegah muncul sentimen negatif di publik ya. Karena ini seakan-akan memunculkan, kalau kita ingat dulu ada Dwifungsi ABRI, bahwa TNI Polri masuk kembali ke ranah sipil," kata Firman Manan ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (27/5). Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan perwira TNI/Polri aktif bisa menjadi penjabat (Pj) kepala daerah selama mereka bertugas di luar struktural organisasi TNI Polri. Pengembanan jabatan kepala daerah tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam kondisi kekhususan atau tertentu menjadi wajar, kata dia, bila pemerintah mengizinkan perwira TNI/Polri aktif bisa menjadi penjabat (Pj) kepala daerah selama mereka bertugas di luar struktural organisasi TNI Polri. Hal tersebut, kata dia, terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan ada sejumlah daerah yang membutuhkan figur netral dan TNI/Polri pada tingkatan tertentu tak terlibat politik lokal. "Jadi memang banyak dibutuhkan orang-orang untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Tentu ada keterbatasan dari pejabat sipil," kata dia. "Daerah-daerah yang punya potensi konflik. Bagaimana pun juga TNI/Polri memiliki pengalaman dalam konteks menangani masalah keamanan," kata dia. Dia juga menyarankan jika memang pemerintah memutuskan TNI/Polri menjadi menjadi penjabat (Pj) kepala daerah maka harus ditempatkan sosok yang mengerti atau paham akan kondisi lokal. "Misalnya kalau dulu di Jawa Barat ada Pak Irwan Bule (Moch Iriawan). Salah satu pertimbangannya beliau pernah jadi Kapolda Jawa Barat," kata dia. Dia juga menilai juga pejabat sipil yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah oleh pemerintah maka hal tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan. "Misalnya kalau sekda yang ditunjuk. Sekda itu bagaimana pun bisa menimbulkan konflik kepentingan dalam konteks kepentingan pilkada," kata dia. Firman juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait penetapan seorang tokoh menjadi penjabat kepala daerah. Hal tersebut, kata dia, agar publik menjadi paham tentang alasan penunjukan seorang penjabat kepala daerah dan menghindari kecurigaan tertentu dari publik. "Pemerintah menurut saya tinggal memberikan penjelasan kepada publik. Kenapa kemudian harus TNI Polri yang ditunjuk. Itu yang harus dijelaskan ke publik, jangan sampai ada kesan pemerintah tidak transparan," kata dia.

Topik:

pj kepala daerah ASN

Lebih Baik Optimalkan ASN Ketimbang Perwira TNI-Polri jadi Pj Kepala Daerah

Berita Sebelumnya

Anak Ridwan Kamil Hilang Saat Berenang di Sungai Aaree Bern Swiss

Berita Selanjutnya

Indonesia Diklaim Sudah di Jalur yang Benar untuk Akhiri Pandemi

Berita Terkait

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

17 ASN Dipecat, Dari Bolos Kerja hingga Korupsi

Tak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026

CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah hanya Buka Jalur PPPK

Pemprov Malut Stop ASN Model “Datang, Duduk, Diam, dan Pulang”

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K