Kemenag akan Tindak Tegas Penyeleweng Dana BOP

wisnu
wisnu
Diperbarui 1 Juni 2022 14:00 WIB
Jakarta, MI – Kemenag akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren. "Kementerian Agama berprinsip zero tolerance terhadap siapa pun yang hendak melakukan penyelewengan dana BOP," ujar Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/6). Terlebih, terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BOP Pesantren pada tahun anggaran 2020. Sebagian kasusnya dalam proses hukum dan sebagian kasus telah disidangkan. "Bahkan pelaku penyelewengan dana BOP Pesantren juga telah dijatuhi hukuman pidana," katanya. IMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak menjabat pada akhir Desember 2020 juga, kata dia, langsung melakukan pembenahan di Kementerian Agama. Menag mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyelewengan APBN, termasuk membenahi sistem penyaluran dan pengawasan dana BOP Pesantren. "Kementerian Agama juga memerintahkan seluruh jajarannya dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawal, mengamankan dan memastikan penyaluran dana BOP Pesantren tepat sasaran dan tepat guna," katanya. Nuruzzaman menambahkan bahwa Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas bertekad memberantas segala bentuk penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menutupi kasus-kasus penyelewengan yang terjadi sebelumnya dan bahkan menjalin kerja sama dengan institusi penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelewengan dana BOP Pesantren. "Data-data yang diolah menjadi temuan ICW tersebut sebenarnya juga sebagian bersumber dari Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama sungguh-sungguh dalam komitmennya untuk secara transparan dan akuntabel dalam melakukan pembenahan dan pemberantasan segala penyelewengan," tuturnya. Kendati demikian, Nuruzzaman menengarai ada sebagian pihak yang berupaya untuk memutarbalikkan fakta dan melakukan framing seolah-olah penyelewengan terjadi saat Kementerian Agama dipimpin Yaqut Cholil Qoumas. Hal ini tentu perlu diluruskan agar masyarakat luas mendapat informasi yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kita tentu tidak menginginkan pesantren dan santri menjadi korban stigma negatif akibat ulah segelintir oknum yang melakukan penyelewengan. Pesantren dan kaum santri sejatinya adalah institusi dan komunitas yang punya jejak sejarah panjang dan merupakan modal besar bagi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia di masa depan," katanya.

Topik:

CBA kemenag Dana BOP

Berita Sebelumnya

Pihak Keluarga Ridwan Kamil Ikhlas Apapun yang Terjadi Terhadap Eril

Berita Selanjutnya

Harlah PRIMA ke-1, Bangkit dengan Jati Diri Bangsa

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Dewan Pembina Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Kemenag

6 Oktober 2025 12:24 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok.MI)

Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK: Masih Berprogres

17 September 2025 20:19 WIB

Hukum
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, melaporkan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi tersebut diterima saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag.

KPK Terima Laporan Dugaan Gratifikasi dari Kemenag Berupa Keping Logam Mulia

17 September 2025 00:25 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Usut Rangkap Jabatan Eks Menag Yaqut sebagai Amirul Haji dan Pengawas Haji, Terima Rp 7 Juta per Hari!

12 September 2025 23:30 WIB

Hukum
Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali, usai diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota haji, Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/9/2025)

SK jadi "Senjata" Jual Beli Kuota Haji, KPK Ulik Eks Sekjen Kemenag Nizar Ali

12 September 2025 14:57 WIB