Menkopolhukam: Perlu Aksi Nyata Dewan HAM PBB untuk Perbaikan Pasca Pandemi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 13 Juni 2022 23:45 WIB
Jakarta, MI - Dewan HAM PBB dapat memperbaiki kehidupan manusia pasca pandemi, yaitu dengan memastikan setiap orang memiliki hak yang setara dalam menghadapi Covid dan pandemic selanjutnya, serta mempromosikan dialog dan kerjasama dalam memperkuat perlindungan HAM. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam pidatonya di ‘The 50th Session of the Human Rights Council’ di Jenewa, Swiss (13/6). Mahfud mengatakan bahwa Indonesia telah meluncurkan National Human Rights Action Plan (Ranham) untuk tahun 2021 hingga 2025. “Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi 4 kelompok target utama yaitu perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat adat,” ujar Menko. Menko memaparkan pada kesempatan ini tentang keadaan di Indonesia, dimana 85 persen populasi telah mendapatkan jaminan Kesehatan, sebagai bagian dari target ketiga SDG hal ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen populasi. Indonesia juga terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem (exteme poverty) melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di seluruh nusantara. Indonesia mencanangkan untuk menghapuskan extreme poverty pada 2024. “Indonesia juga meningkatkan akses rakyat kepada pendidikan, dengan terus mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, dimana ini berdampak pada peningkatan drastis atas angka literasi nasional dan peningkatan kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan,” ujar Mahfud. Selanjutnya, disampaikan bahwa Indonesia tengah dalam proses meratifikasi Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ratifikasi ini akan melengkapi 8 dari 9 instrumen utama perlindungan HAM internasional. Mahfud mengusulkan dengan mengemukakan bahwa. saat ini seluruh dunia masih menghadapi dampak multidimensi dari COVID 19, banyak dampak negatif dari COVID 19 bagi Hak Asasi Manusia dan bagi pembangunan. “Pertanyaannya apa yang dapat dilakukan Dewan HAM PBB dalam memperbaiki kehidupan manusia pasca pandemi? pertama, Dewan HAM harus dapat memastikan setiap orang memiliki hak yang setara menghadapi Covid dan pandemi selanjutnya, kedua, mempromosikan dialog dan kerjasama dalam memperkuat perlindungan HAM khususnya di saat krisis, ketiga, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan harus terus dilakukan,” ujar Mahfud.

Topik:

PBB

Berita Sebelumnya

Komisi II Putuskan Tiga Nama Calon Anggota DKPP 2022-2027

Berita Selanjutnya

Ada Peningkatan Kasus Covid-19, Kemenkes: Suatu Hal yang Wajar

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)

Wakil Ketua Komisi I DPR: Resolusi PBB Cerminan Semakin Kuatnya Dukungan Global untuk Diakhirinya Penjajahan Israel

4 Desember 2025 00:14 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta PhD (Foto: Dok MI)

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

25 September 2025 07:51 WIB

Global
Presiden RI, Prabowo Subianto [Foto: Istimewa]

Prabowo di Sidang Umum PBB: Indonesia Siap Bangun Giant Sea Wall

24 September 2025 08:00 WIB

Politik
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)

BKSAP DPR RI Dukung Pidato Prabowo di PBB, Tegaskan Perjuangan Kemerdekaan Palestina

23 September 2025 12:50 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta

Dukungan Palestina Merdeka, DPR Ingatkan Prabowo Dorong PBB Segera Ambil Langkah Lebih Konkret

22 September 2025 12:35 WIB

Global
Presiden RI, Prabowo Subianto [Foto: Istimewa]

Besok, Prabowo Sampaikan Pidato di Sidang PBB usai Trump dan Lula

22 September 2025 09:56 WIB