Investigasi Kecurangan di PT JMTO Justru Dimotori Oknum Pelaku

Jakarta, MI - Sejak dua minggu terakhir, dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejum lah karyawan PT Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO) Area II di wilayah Tangerang Selatan. Pemeriksaan itu, katanya bertujuan melakukan investigasi mengenai kecurangan yang dilaporkan secara konfidensial kepada Direktur Utama PT JMTO, Dwi Winarsa. "Tapi sifatnya intimidatif dan dimotori justru oleh oknum-oknum yang dilaporkan,” ujar Guntur M. Pangaribuan, Rabu (15/6) siang. Guntur Pangaribuan adalah advokat yang mendampingi salah seorang karyawan yang diperiksa. Belum lama ini ada info konfidensial yang disampaikan kepada PT JMTO, Dwi Winarsa. JMTO adalah anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk, yang sahamnya senilai Rp 228,554 M (99,98 persen) dimiliki BUMN yang menguasai jalan tol itu dan saham Rp 46 juta (0,02 persen) dimiliki oleh Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga (Inkopkar Jaga), terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2019. Info tentang adanya penyimpangan oleh kalangan manajemen tersebut disampaikan pertengahan Mei 2022 hanya kepada Dwi Winarsa dan dibubuhi kalimat ‘sangat konfidensial’. Tanpa diketahui alasannya, 7 Juni 2022 terjadi perubahan Direksi PT JMTO dan Winarsa dipindahkan ke anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk lainnya di Jawa Tengah. Winarsa digantikan oleh Yoga Tri Anggoro, yang sebelumnya berjabatan Direktur Operasi di PT JMTO. Bersamaan dengan kepindahannya, info ‘sangat konfidensial’ itu tersebar di kalangan manajemen. “Sedang dilakukan investigasi. Pada prinsipnya kami juga sangat mendukung pemberantasan korupsi dan penerapan GCG,” Dwi Winarsa menjelaskan kepada pers pertengahan Juni ini. Good Corporate Governance atau GCG adalah perwujudan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Indeks GCG PT Jasa Marga Tbk, tahun 2012 pernah mencapai 94,59 dan mendapat predikat sebagai “Trusted Company” dalam Corporate Governance Perception Index. Tidak didapat informasi kondisi GCG di PT Jasa Marga Tbk saat sekarang, sepuluh tahun setelah penilaian itu. Juga tidak diperoleh keterangan mengenai kondisi GCG di PT JMTO yang menjadi anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk. Whistle Blower System Salah satu kunci penerapan GCG adalah pengawasan. Bisa berlangsung internal (melalui satuan pengawasan internal atau SPI) maupun pengawasan oleh pihak eksternal (termasuk auditor eksternal). Pengawasan memang merupakan salah satu faktor yang memastikan penggunaan anggaran tepat guna, tepat sasaran dan efisien; sekaligus kunci dalam pencapaian GCG. Perusahaan yang menerapkan GCG umumnya membuka jalur komuniksi yang disebut whistle blower system (WBS). Yakni saluran pengaduan yang secara rahasia bisa diterima langsung oleh pimpinan puncak. Ternyata, info yang disampaikan secara khusus kepada Dirut PT JMTO kini tersebar di kalangan manajer yang justru diadukan secara konfidensial tersebut. Akibatnya, kini pihak manajer di PT JMTO Ruas II sedang melakukan investigasi. Tetapi investigasi justru diarahkan buat mengungkap siapa yang membocorkan info kecurangan itu kepada Dirut JMTO yang lama. Sejumlah karyawan ditanyai dan diperiksa serta diminta menandatangani ‘berita acara pemeriksaan’. Celakanya, sebagian pihak yang memotori dan melaksanakan pemeriksaan adalah pihak-pihak yang diadukan. Karenanya, ada pemeriksaan yang bersifat sangat intimidatif. “Klien saya diperiksa berkali-kali. Di antaranya, dia diperiksa sampai lima jam lebih,” ujar advokat Guntur Pangaribuan yang mendampingi salah satu karyawan terperiksa tersebut. “Kita sudah minta klarifikasi dari Yoga Tri Anggoro sebagai Dirut PT JMTO yang baru. Lalu para manajer yang melakukan pemeriksaan malah bertindak makin ganas,” tutur Pangaribuan. Bagaimana korupsi terbongkar? Bagaimana pengawasan bisa betul-betul dilaksanakan?” tanya Guntur Pangaribuan. Kejadian di PT JMTO menurut Guntur menunjukkan bahwa laporan tentang kecurangan bisa bocor kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kecurangan. Pada hari Senin (13/6) sore, diperoleh informasi bahwa Direksi PT Jasa Marga Tbk lewat di wilayah yang ditangani PT JMTO Ruas II. "Tidak diperoleh keterangan apakah kejadian itu ada hubungannya dengan masalah laporan kecurangan tersebut," pungkas Guntur. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal kedisplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu ditegaskan Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022, Selasa (14/6) di Istana Negara. Jokowi juga mengisahkan bagaimana kekesalannya sekitar lima tahun silam kepada pihak BUMN yang mengakali dan memanipulasi situasi. “Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD,” ujar Presiden. "Berikan sanksi yang tegas," sambung Presiden dengan tegas. Kemudian, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD. “Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan,” pinta Jokowi.