Paket Lengkap Whoosh: Diselimuti Dugaan Korupsi-Gadaikan Kedaulatan Negara?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Oktober 2025 2 jam yang lalu
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy menilai Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh telah menggadaikan kedaulatan negara. Demikian disampaikan Ichsanuddin menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan bahwa proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

“Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya? Gitu loh,” kata Ichsanuddin dalam sebuah wawancara dikutip pada Senin (27/10/2025).

Lantas dia menyoroti Menteri Perhubungan kala itu, yakni Budi Karya Sumadi. Karena menjalankan proyek tersebut. “Tanya juga kepada Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan. Gitu loh Bung. Tanya juga sama timnya, kenapa lu tandatangani pembengkakan gitu loh,” ungkapnya.

Usai memaparkan hal tersebut, host dalam acara itu, Aiman Witjaksono menanyakan, apakah berarti proyek Whoosh menggadaikan kedaulatan negara. Ichsanuddin pun menimpali.

“Nah, kalau Anda bilang itu menjual. Saya bilang kepada Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara,” ungkapnya.

Dia mengaku punya sejumlah bukti. Tidak hanya Whoosh, ada beberapa proyek yang menggadaikan kedaulatan negara. “Saya temukan terakhir dua, ISLE, Indonesia Sustainability Least Cost Electrification. One and Two. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar,” katanya.

“Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS, Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membayar PLTS. Anda kemudian membangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo coba,” imbuhnya.

KPK selidiki dugaan korupsi Whoosh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sudah membuka penyelidikan dugaan korupsi terkait kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons perkembangan terkini perbincangan Whoosh yang mengemuka di media sosial beberapa waktu terakhir. "Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," ujar Asep, Senin (27/10/2025).

Mengenai pembicaraan Whoosh ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud menjadi salah satu orang yang membicarakan dugaan mark up Whoosh.

Mahfud menegaskan siap memberikan keterangan jika diminta oleh KPK. Akan tetapi, dia menolak jika diminta membuat laporan ke KPK.

"Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga. Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor," kata Mahfud kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

Sebelumnya, Mahfud dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran di proyek Whoosh.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.

Topik:

KPK Korupsi Kereta Cepat Whoosh Kedaulatan Negara