Alasan Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara: Pulau Jawa Bebannya Terlalu Berat!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Juni 2022 19:25 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kata Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya sudah lama tercetus, bahkan ide pemindahan ibu kota itu selalu muncul di setiap kepemimpinan presiden karena beban Pulau Jawa dinilai sudah terlalu berat. "Karena apa? memang logikanya, itung-itungannya memang harus pindah. Yang pertama, Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat. Satu dari sisi populasi, 56 persen populasi Indonesia, 270 juta, itu ada di Pulau Jawa, 56 persen. 149 juta ada di Jawa, di Pulau Jawa. Padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita sehingga bebannya Jawa ini berat sekali," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan di pembukaan Kongres PMKRI, seperti dikutip Monitor Indonesia.com, Rabu (22/6). Kemudian ekonomi selama ini terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa. Untuk itu, Jokowi ingin ekonomi merata di seluruh Indonesia. "Kemudian dari sisi ekonomi, PDB ekonomi, GDP ekonomi. 58 persen itu ada di Jawa. Terus yang rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu, dibagi berapa persen. Ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi. Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris," imbuh Jokowi. Dikutip dari ikn.go.id, pembangunan Ibu Kota Negara Baru didesain sesuai dengan kondisi alam • Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN •100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit •100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian Bhinneka Tunggal Ika • 100% integrasi seluru penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang • 100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit • 100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses • 80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif • 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum • <50 Menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030 Rendah Emisi Karbon •Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN •60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045 •Net Zero Emissions di IKN pada 2045 Sirkuler dan Tangguh •10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan •60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045 • 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035 Aman dan Terjangkau • 10 Kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045 • Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045 • Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana Kenyamanan dan Efisiensi Melalui Teknologi • Memperoleh peringkat Very High dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB 100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital Peluang Ekonomi untuk Semua •0% Kemiskinan di IKN pada 2035 •PDB per kapita negara berpendapatan tinggi •Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045 [Ode]

Topik:

Jokowi IKN

Berita Sebelumnya

DPR Ungkap Lemahnya Perlindungan Tenaga Kerja Akibat Minimnya Tenaga Pengawas

Berita Selanjutnya

Sejarah Awal Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB