PLN Resmi Meningkatkan Tarif Listrik Bagi Rumah Mewah

Adelio Pratama

Diperbarui 26 Juni 2022 06:25 WIB

PLN Resmi Meningkatkan Tarif Listrik Bagi Rumah Mewah

Jakarta, MI - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyatakan penyesuaian tarif listrik dilakukan demi keadilan karena hanya berlaku bagi masyarakat yang memiliki rumah mewah. "Sekarang masih berlaku tarif lama, tetapi untuk yang kami umumkan sekarang ini mulai berlakunya per tanggal 1 Juli 2022," ujar Rida Mulyana dalam konferensi pers pada pertengahan Juni 2022 lalu. Sesuai pernyataan dari Rida, PLN akhirnya secara resmi mengumumkan kebijakan penyesuaian tarif listrik yang akan diterapkan mulai 1 Juli 2022 mendatang. Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang penyesuaian tarif tenaga listrik. Tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga (R2 dan R3) di atas 3.500 VA serta pemerintah (P1, P2, dan P3) berdaya 6.600 VA hingga di atas 200 kVA naik sekitar 17,64 persen sampai 36 persen. Jumlah pelanggan kelima golongan ini sebanyak 2,5 juta atau 3,0 persen dari total pelanggan PLN. Harga listrik pelanggan golongan 3.500 VA sampai 6.600 VA dan golongan pemerintah 6.600 VA hingga di atas 200 kVA saat ini tercatat masih sebesar Rp1.444,7 per kWh. Namun, tarif setrum golongan ini akan naik menjadi Rp1.699,53 per kWh mulai bulan depan. Sementara itu, harga listrik pelanggan pemerintah dengan daya di atas 200 kVA yang sebelumnya hanya Rp1.114,74 per kWh akan naik menjadi Rp1.522,88 kWh. mengatakan kebijakan penyesuaian tarif tenaga listrik masih menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan karena kenaikan harga setrum itu hanya untuk masyarakat yang memiliki rumah mewah. Pemerintah menegaskan harga setrum yang tak mengalami penyesuaian hanya untuk golongan pelanggan subsidi rumah tangga di bawah 3.500 VA, bisnis, dan industri. Keputusan itu bertujuan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan bagi rakyat mengingat kondisi saat ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi selama dua tahun. Kebijakan Sebagai Respon Kondisi Energi Global Kebijakan penyesuaian harga setrum di dalam negeri dilakukan sebagai respon atas kondisi krisis energi global yang terjadi setidaknya dalam satu tahun terakhir. Kementerian ESDM menyebutkan penyesuaian tarif listrik itu berlandaskan empat asumsi makro, yakni nilai tukar mata uang, inflasi, harga minyak mentah, dan harga batu bara. Terhitung sejak Februari sampai April 2022, keempat asumsi makro itu mengalami kenaikan terutama harga minyak mentah yang mempengaruhi penyesuaian tarif listrik. Pada triwulan ketiga 2022, pemerintah melihat ada kecenderungan harga minyak naik signifikan akibat masih dipengaruhi krisis global dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Asumsi awal pemerintah adalah 63 dolar AS per barel, tapi belakangan harga tersebut telah menembus angka 104 dolar AS per barel. Dengan demikian, harga minyak mentah telah naik 65 persen dari asumsi awal pemerintah yang hanya 63 dolar AS per barel. PLN menyatakan setiap kenaikan 1 dolar AS dari harga minyak mentah dunia berdampak terhadap biaya pokok produksi listrik secara keseluruhan hingga Rp500 miliar.

Topik:

PLN

PLN Resmi Meningkatkan Tarif Listrik Bagi Rumah Mewah

Berita Sebelumnya

Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 di JIS, Berikut Info Lengkapnya!

Berita Selanjutnya

Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Berita Terkait

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

Deret Eks Dirut PLN yang "Kesetrum" Kasus Korupsi

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diduga Lakukan Abuse of Power Melaui Praktik Rombak Petinggi Anak Perusahaan dan Sub Holding

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K