Komisi X DPR Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Guru Lulus Passing Grade PPPK

elvo
elvo
Diperbarui 6 Juli 2022 11:33 WIB
Jakarta,  MI - Komisi X DPR RI menyoroti kebijakan pemerintah terkait seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena masih ditemukan banyak persoalan khususnya terkait guru yang sudah lolos "passing grade" Hal itu terungkap dalam audiensi Komisi X DPR RI dengan Guru Lulus Passing Grade PPPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menertibkan linieritas pendidik dalam seleksi guru. "Komisi X DPR mendorong Kemendikbudristek menertibkan linieritas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan data pokok pendidikan (dapodik) bagi guru yang sudah lulus passing grade," kata Fikri. Dia mendesak Panitia Seleksi (Pansel) guru PPPK melalui Kemendikbudristek menyosialisasikan kebijakan anggaran seleksi guru ASN PPPK. Menurut dia, Kemendikbudristek perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengundang pemerintah daerah yang masih ada persoalan dalam seleksi ASN PPPK. Dalam audiensi tersebut, para guru lulus "passing grade" PPPK menyampaikan beberapa aspirasi antara lain, pertama, tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang kelas pada tahun ajaran 2022-2023 setelah penempatan guru PPPK yang sudah dilantik di tahap 1 dan 2. Kedua, meminta Komisi X DPR mengundang pemda terkait pengajuan formasi PPPK dan ketersediaan anggaran; ketiga, tenaga kependidikan sangat penting keberadaannya sehingga perlu diperhatikan dan ada seleksi bagi yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Keempat, mereka berharap guru yang sudah mengikuti seleksi PPPK dan lulus "passing grade" untuk segera diberi SK terutama prioritas 1; kelima, memohon agar guru swasta yang sudah lulus passing grade, tidak dikembalikan ke sekolah asal. Keenam, formasi untuk guru bahasa inggirs seleksi tahap 1 dan 2 tidak lebih dari 10 persen dari formasi yang tersedia; ketujuh, di Provinsi Jawa Barat ada 1.0397 guru yang lulus "passing grade", 6425 sudah mendapatkan formasi dan 3.972 belum mendapatkan formasi. Kedelapan, di Provinsi Lampung, dari 15 kabupaten baru dua yang memberikan SK kepada guru honorer yang lolos seleksi tahap 1 dan 2.

Topik:

komisi x dpr DPR RI Guru Pendidikan

Berita Sebelumnya

Ini Dampak Negatif Jika Tak Hati-hati Gunakan Media Sosial

Berita Selanjutnya

PPKM Level 2 Jabodetabek Dibatalkan

Berita Terkait

Nusantara
Seorang guru perempuan tewas dibunuh KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan (Foto: Repro)

Guru di Yahukimo Tewas Dibunuh KKB, Ini Kronologinya

22 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

6 Oktober 2025 12:45 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB