MAKI Minta KPK Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 25 September 2022 09:40 WIB
Jakarta, MI - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut dugaan korupsi dalam rekrutmen hakim agung, usai penetapan tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). "KPK semestinya juga mengembangkan OTT (dugaan suap pengurusan perkara di MA) ini dengan cara mendalami dugaan KKN saat rekrutmen hakim agung, sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon calon hakim agung dengan terduga anggota DPR," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/9). Menurut Boyamin, meskipun isu dugaan pertemuan di toilet itu dinyatakan tidak terbukti di Komisi Yudisial, namun tidak menutup kemungkinan KPK mampu menemukan alat bukti dengan segala kewenangan, seperti penyadapan dan penelusuran rekening bank. Lebih lanjut, Boyamin pun mengapresiasi kinerja KPK, terkait OTT dan penetapan hakim agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara MA. “KPK pernah menyasar dugaan korupsi di MA tahun 2005, kasus Probosutedjo, Harini Wiyoso; dan (KPK) hanya mampu menangkap beberapa pegawai rendah di MA,” katanya. Atas kinerja tersebut, Kordinator MAKI itu menilai, KPK semestinya mampu mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Boyamin mengatakan terdapat informasi di masa lalu, di mana sejumlah oknum mengaku sebagai keluarga atau kerabat dari pejabat tinggi MA. Oknum tersebut menawarkan diri untuk membantu kemenangan sebuah perkara di MA yang tentunya dengan meminta imbalan fantastis. Ia menambahkan MAKI selalu mendorong penegak hukum untuk berlomba-lomba dalam kebaikan termasuk berprestasi dalam memberantas korupsi. Sebelumnya, KPK telah menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, pada Jumat (23/9). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka. Tersangka penerima suap, yakni Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung di Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung, Redi dan Albasri yang merupakan PNS di MA. Sementara itu, tersangka pemberi suap, yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dari pihak swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. KPK menahan ETP dan DY di Rutan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta; sedangkan MH, YP, dan ES ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat; serta AB dan NA ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

Topik:

KPK MAKI KPK OTT Hakim Agung

Berita Sebelumnya

MAKI Beberkan Lukas Enembe Main Judi Kasino di 3 Negara

Berita Selanjutnya

Kejati DKI Jakarta Menandatangani Naskah Deklarasi Tahun Tolerensi Bersama Perwakilan Agama

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

52 menit yang lalu

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

4 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

6 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Tak Panggil Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

6 jam yang lalu

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

23 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

3 Oktober 2025 16:38 WIB