Jokowi Digugat ke PTUN Terkait Keppres Pengangkatan Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 30 Januari 2023 12:52 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Keputusan Presiden (Keppres), yang mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto. Gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara: 2/G/2023/PTUN.JKT. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh Priyanto Hadisaputro pada Selasa, 3 Januari 2023. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (30/1), bunyi poin pertama petitum penggugat, yakni mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, penggugat meminta PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR, sepanjang menyangkut pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi. Selanjutnya, PTUN Jakarta juga diminta mewajibkan Jokowi untuk mencabut Surat Keputusan yang dimaksud. "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini," tulis gugatan tersebut. Diketahui, Guntur Hamzah sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi. Guntur ditunjuk DPR sebagai hakim MK menggantikan Aswanto. Keputusan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9) lalu. “Adapun keputusan Komisi III DPR RI itu adalah sebagai berikut; tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (29/9). Sementara itu, pencopotan Aswanto sendiri mendapatkan penolakan keras. Pencopotan Aswanto sebagai hakim MK dinilai melanggar konstitusi dan undang-undang. Tak hanya itu, keputusan DPR memilih Guntur untuk menggantikan Aswanto juga dipersoalkan karena dilakukan mendadak dan dinilai tidak transparan.

Topik:

Jokowi PTUN Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Hakim Aswanto

Berita Sebelumnya

Megawati akan Hadiri Pelantikan Wali Kota Semarang

Berita Selanjutnya

Tingkatkan Tugas Pemasyarakatan, Kakanwil DKI Kukuhkan Satops Patnal PAS di Rutan Cipinang

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

12 jam yang lalu

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

Kenapa dan Terkait Apa Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta?

18 September 2025 00:08 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB