SETARA Institute: Pemerintah Tersandera Politisasi Identitas
![Rekha Anstarida](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/mwzXBSXpYZm08eTVSkaSYuJDBjoO6tc6sNRQ1sSE.jpg )
Rekha Anstarida
Diperbarui
24 Maret 2023 12:07 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Dalam seminggu ini terjadi beberapa eskalasi intoleransi, salah satu yang mencolok dan viral adalah penutupan dengan terpal Patung Bunda Maria di Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (22/3).
Terkait hal itu, SETARA Institute mengatakan, sebenarnya kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama sudah mengalami eskalasi sejak awal tahun 2023, terutama setelah Presiden menyampaikan arahan agar Pemda dan Forkompimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara sesuai jaminan UUD NRI Tahun 1945, pada kegiatan Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari lalu.
"Pada kenyataannya, Pemda dan Forkopimda membangkang dan mengabaikan arahan Presiden dan beberapa kasus terjadi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Malang, Kota Lampung, Kabupaten Bogor, dan lain sebagainya," kata SETARA Institute dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3).
Berkenaan dengan dinamika tersebut SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan.
Pertama, SETARA Institute mengecam aksi-aksi intoleransi tersebut, terkhusus aksi penutupan Patung Bunda Maria di Lendah yang didesak oleh kelompok intoleran.
"Meskipun pada perkembangannya, Pihak Polres Kulonprogo mengklarifikasi bahwa terjadi kesalahan dari anggota kepolisian yang melaporkan kegiatan di lapangan mengenai desakan ormas itu, publik sulit untuk percaya pada klarifikasi pihak kepolisian bahwa penutupan itu bersifat sukarela, tanpa ada desakan dari pihak luar," ujarnya.
"Dalam konteks tersebut, SETARA Institute mendorong aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan, untuk tidak tunduk pada kelompok-kelompok intoleran," lanjutnya.
Kedua, dalam analisis SETARA Institute, mencolok upaya konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan mobilisasi mereka untuk menghimpun sentimen pemilih mayoritas dengan menekan kelompok-kelompok minoritas.
Kecenderungan tersebut tampak dalam eskalasi pelanggaran KBB belakangan ini. Konsolidasi tersebut bisa dilihat dari upaya politisasi keikutsertaan Timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia pada Mei mendatang.
"Hal itu tampak juga dalam aksi-aksi serupa, seperti aksi Koalisi Palembang Darussalam, yang direncanakan hari ini (24 Maret 2023) di Gereja Katedral Santa Maria Palembang, yang menolak kedatangan Duta Besar Vatikan ke Palembang dengan alasan Palembang adalah daerah mayoritas Muslim," tuturnya.
Ketiga, SETARA Institute mendesak agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memastikan untuk tetap tegak lurus dengan jaminan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Menurut SETARA, tahun politik tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh Pemerintah untuk tidak hadir dalam kasus-kasus intoleransi.
"Stabilitas di tahun politik bukanlah alasan yang dapat dibenarkan (valid and permittable) untuk melakukan pembatasan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan mendesak minoritas untuk tunduk pada tekanan kelompok yang mendaku sebagai representasi kelompok yang banyak," kata SETARA Institute.
Namun, lanjutnya, Pemerintah pada kenyataannya tersandera politisasi identitas agama, sehingga tidak berani mengambil tindakan presisi.
Oleh karena itu, dalam pandangan SETARA Institute, pada kasus-kasus pelanggaran KBB, yang mengalami eskalasi sejak awal 2023, pemerintah tidak boleh canggung dalam melakukan penegakan hukum secara presisi dengan tujuan menjamin keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.
"Impunitas semper ad deteriora invitat. Ketiadaan penegakan hukum akan mengundang kejahatan lain," pungkasnya.
Topik:
setara instituteBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![RUU Penyiaran Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi Seniman Wanggi Hoed mementaskan seni pantomim hari kebebasan pers sedunia atau World Press Freedom Day saat penyelenggaraan Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2024 di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat (Foto: Ant)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/seniman-wanggi-hoed-mementaskan-seni-pantomim-hari-kebebasan-pers-sedunia-atau-world-press-freedom-day-saat-penyelenggaraan-anugerah-pewarta-foto-indonesia-apfi-2024-di-bandung-creative-hub-bandung-jawa-barat-jumat-0305.webp)
RUU Penyiaran Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi
15 Mei 2024 18:17 WIB
Nasional
![Hendardi soal Batas Usia Capres-Cawapres: Ujian MK di Tahun Politik Hendardi soal Batas Usia Capres-Cawapres: Ujian MK di Tahun Politik](https://monitorindonesia.com/2021/05/Hendardi1.jpg)
Hendardi soal Batas Usia Capres-Cawapres: Ujian MK di Tahun Politik
26 September 2023 13:34 WIB
Nasional
![Gibran Menguat ke Bursa Pilpres, Hendardi: MK Bisa Menjadi Antitesa Kehendak Rezim Gibran Menguat ke Bursa Pilpres, Hendardi: MK Bisa Menjadi Antitesa Kehendak Rezim](https://monitorindonesia.com/2022/06/IMG-20220613-WA0014.jpg)
Gibran Menguat ke Bursa Pilpres, Hendardi: MK Bisa Menjadi Antitesa Kehendak Rezim
16 Agustus 2023 13:13 WIB
Ragam
![Soal R-Perpres KUB, SETARA Institute: Menuju Kerukunan Umat Beragama yang Inklusif Soal R-Perpres KUB, SETARA Institute: Menuju Kerukunan Umat Beragama yang Inklusif](https://monitorindonesia.com/2023/08/Sayyidatul-Insiyah.jpg)
Soal R-Perpres KUB, SETARA Institute: Menuju Kerukunan Umat Beragama yang Inklusif
12 Agustus 2023 19:56 WIB
Nasional
![Ancam Demokrasi, SETARA Dorong Polri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Rocky Gerung Ancam Demokrasi, SETARA Dorong Polri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Rocky Gerung](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220516-WA0028.jpg)
Ancam Demokrasi, SETARA Dorong Polri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Rocky Gerung
7 Agustus 2023 16:39 WIB