MinyaKita Diduga Tak Sesuai Takaran, DPR Desak Pemerintah dan Polisi Usut Tuntas

Jakarta, MI - Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam inspeksi mendadak (sidak) menemukan bahwa minyak goreng bersubsidi MinyaKita tidak sesuai takaran.

Temuan ini memicu reaksi keras dari Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, yang mendesak pemerintah dan kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan penipuan ini.

“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah masuk kategori penipuan! MinyaKita yang seharusnya menjadi solusi minyak goreng murah bagi masyarakat malah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pemerintah dan polisi harus segera bertindak, usut sampai tuntas, dan jika terbukti melanggar, cabut izin usahanya! Ini harus jadi terapi kejut agar tidak ada lagi produsen yang berani bermain curang,” tegas Nasim Khan, Senin (10/3/2025).

Nasim menekankan bahwa perbedaan antara takaran yang tertera dengan isi sebenarnya harus diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga menyoroti potensi keuntungan besar yang telah diraup oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini.

“Bayangkan saja, berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan dari pengurangan isi kemasan ini? Kepolisian harus mengungkap sudah berapa lama praktik ini berlangsung dan siapa saja yang terlibat,” katanya dengan nada geram.

Selain itu, Nasim mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap kualitas dan isi MinyaKita, yang merupakan minyak goreng bersubsidi pemerintah.

Menurutnya, jika ada pengawasan dan evaluasi berkala, kasus semacam ini seharusnya bisa dicegah lebih awal.

“Kalau ada pengawasan ketat, kejadian seperti ini pasti bisa diminimalisir. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai masyarakat terus yang dirugikan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita sempat lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan. Kini, setelah masalah harga, muncul lagi masalah kuantitas.

“Harga belum turun sesuai HET, sekarang jumlah isinya malah dikurangi. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut,” ucap politisi PKB ini.

Sebagai langkah pencegahan, Nasim mendesak pemerintah untuk memperketat jalur distribusi dan pengawasan penjualan MinyaKita.

“MinyaKita ini adalah solusi bagi masyarakat menengah ke bawah. Kalau terus dimainkan seperti ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa hancur. Jangan sampai ini jadi preseden buruk,” pungkasnya. ***